Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencari skema atau ekosistem lain untuk pembiayaan dan permodalan bagi UMKM selain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ini, dia menilai bahwa pemerintah hanya mengandalkan saluran pembiayaan UMKM melalui KUR perbankan. Namun, dia mengatakan bahwa skema itu tidak bisa merambah seluruh pelaku UMKM, karena ada juga UMKM yang tidak "bankable".

"Harus ada ekosistem lain nih untuk pembiayaan UMKM ini. Nah, karena kalau KUR itu sendiri kita kan tahu, realisasi di 2026 sampai sekarang masih 46 persen," kata Evita saat rapat dengan Kementerian UMKM di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Selain soal tidak "bankable", menurut dia, tidak sedikit para pelaku UMKM mengeluh ke Komisi VII DPR RI karena merasa kesulitan mengakses kembali pembiayaan ke perbankan meski sebelumnya sudah pernah meminjam ke bank.

"Misalnya yang pernah telat pembayaran atau apa, itu sangat sulit walaupun sudah dibayar, sangat sulit bagi mereka untuk membuka kembali peluang mendapatkan kredit KUR itu," katanya.

Baca juga: Menteri Maman: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa skema pembiayaan lain selain melalui KUR sangat dibutuhkan untuk memberi solusi ke pelaku UMKM yang mengalami permasalahan tersebut.

"UMKM yang memiliki permasalahan karena COVID-19 yang tidak terbayar, tapi sudah bayar, tapi ketika mau melakukan peminjaman kembali itu mengalami kesulitan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian UMKM menangani UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang penyalur pinjaman.

Selain soal modal, dia menilai bahwa para pelaku UMKM juga membutuhkan bantuan dalam bentuk lain, misalnya pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, hingga pelatihan mengatur modal.

Baca juga: Menteri UMKM siapkan tiga skema utama bagi pengusaha yang ikut MBG

Dengan bantuan itu, menurut dia, kerja-kerja UMKM yang baik pun bisa mendapatkan keuntungan.

Dia pun menilai saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berfokus untuk mengembangkan ekonomi Pancasila, setelah sebelumnya lebih condong ke ekonomi liberal.

Dalam hal ini, menurut dia, ekosistem UMKM pun merupakan hal penting untuk menunjang visi Presiden itu.

"Anggaran pembinaan UMKM itu kan sebetulnya bukan hanya negara yang harus urus, tapi juga swasta," kata Saleh.

Baca juga: BRIN dukung pengembangan UMKM melalui skema FUMI

Baca juga: ALUDI apresiasi dukungan OJK untuk skema alternatif pembiayaan UMKM

Baca juga: Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.