Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan program sebagai respons rasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 108 persen dan menunjukkan meningkatnya tantangan pembiayaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, diperlukan transformasi guna menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, perluasan kepesertaan, dan kesehatan finansial program. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan diarahkan tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan.
"Salah satu upaya yang akan didorong adalah integrasi kepesertaan Program JKN dengan layanan publik, disertai pengembangan layanan non tatap muka melalui pemanfaatan teknologi digital agar akses layanan semakin mudah dan efisien," katanya di Jakarta, Rabu.
Pihaknya menilai masih terdapat potensi penguatan pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. Dia pun berharap dukungan kebijakan melalui regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Pada HUT ke-58, katanya, BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa.
"Hingga saat ini, Program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan," katanya.
Menurutnya, perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Senada, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan, Program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan Asta Cita Presiden.
Dudung juga menyebutkan, BPJS Kesehatan berkontribusi pada empat program kolaboratif prioritas pemerintah, antara lain pemantau kesehatan siswa dan petugas SPPG hingga pengiriman tenaga kesehatan ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti keberlanjutan pendanaan jaminan sosial, kepatuhan peserta, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan serta meningkatkan kualitas layanan Program JKN.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
