...BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga menjadi mitra pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kolaborasi strategis dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan peran keluarga dalam keamanan serta mutu obat dan makanan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, keluarga memegang peran sebagai benteng utama dalam menjaga dan membangun kesehatan bangsa. Mengingat TP PKK memiliki jaringan kepengurusan yang sangat luas hingga ke tingkat desa, organisasi ini dinilai sebagai mitra strategis bagi BPOM untuk mendongkrak literasi masyarakat.

“BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan. Bersama TP PKK, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh obat, kosmetik, dan pangan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang disepakati mencakup 3 fokus utama, yaitu penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai keamanan obat dan makanan, serta peningkatan kapasitas kader PKK agar mampu bertindak sebagai fasilitator dan kader khusus di lapangan.

Baca juga: BPOM gandeng PATPI kembangkan sistem pangan sehat pastikan gizi-mutu

Selain itu, kerja sama ini juga menyasar pembinaan intensif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang memproduksi obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan.

Prosesi penandatanganan ini dilaksanakan bertepatan dengan Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”. pihaknya menjadi satu dari 9 mitra strategis yang dipercaya melakukan kesepakatan kerja sama dengan TP PKK guna memperkuat ketahanan keluarga di sektor kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, masing-masing pihak berkomitmen penuh untuk saling mendukung dalam mewujudkan konsumsi produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat di lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas hidup manusia sejak dini," katanya.

Senada, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian juga menyambut baik sinergi ini dan memaparkan besarnya potensi yang dimiliki oleh organisasi yang dipimpinnya. Berdasarkan sumber data profil desa dan kelurahan Kementerian Dalam Negeri tahun 2026, jaringan kepengurusan PKK tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, hingga 43.792 desa dan kelurahan di seluruh penjuru negeri.

Baca juga: BPOM: Status WLA tingkatkan peluang ekspor kosmetik lokal

“Keberadaan dan jejaring kader yang sedemikian besar merupakan potensi kekuatan sosial yang kemampuannya dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah melalui pemberdayaan keluarga,” ujar Tri.

Saat ini, katanya, terdapat 6.364.671 orang kader TP PKK di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan struktur yang masif tersebut, para kader inilah yang nantinya siap digerakkan di lapangan untuk menyukseskan program pengawasan obat dan makanan bersama BPOM secara langsung dari unit terkecil masyarakat.

Melalui kemitraan yang kuat ini, BPOM dan pihaknya berkomitmen untuk mengawal kesehatan masyarakat mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BPOM antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap industri obat

Baca juga: BPOM: Sinergi industri-regulator tingkatkan daya saing produk RI

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.