Untuk pasar produk hasil hilirisasi ini diharapkan bisa sampai ke ekspor, jadi awalnya dalam negeri dulu lalu bisa sampai ekspor

Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Catur Endah Prasetiani P mengatakan pengembangan klaster komoditas perhutanan sosial memberikan dukungan kepada program hilirisasi produk.

"Ada sinergi atau kolaborasi dari pemerintah kabupaten dengan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Kemudian ada integrated area development juga bisa menghasilkan klasterisasi komoditas yang akan meningkatkan skala ekonomi komoditas hasil perhutanan sosial," ujar Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Catur Endah Prasetiani P di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan secara nasional terdapat 160 produk perhutanan sosial, dan dengan kerja sama berbagai pihak telah dilakukan hilirisasi beberapa komoditas dari perkebunan dan ada pula dari multi usaha kehutanan yang menggunakan sistem agroforestri.

"Jadi setelah dioverlaykan juga dengan program perhutanan sosial secara nasional ada 10 komoditas yang siap untuk dihilirisasi antara lain adalah kopi, cokelat, kemiri, arang, kemudian kelapa, jambu mete, lada, pala, cengkih. Namun memang permasalahan utamanya seperti di Kabupaten Pesawaran ada produk briket cangkang kemiri, namun pasar meminta produksi lebih sehingga petani kewalahan. Jadi ini perlu kolaborasi dengan membentuk klaster-klaster komoditas," katanya.

Dia melanjutkan dengan adanya pembentukan klaster komoditas tersebut, membantu kelompok usaha perhutanan sosial dalam memenuhi permintaan pasar yang cukup besar.

"Kalau ini dibentuk klaster akan mempermudah dalam menjangkau permintaan pasar, karena pasar itu selalu membutuhkan kepastian untuk kualitas, kuantitas, kontinuitas, kearifan lokal dan kelestariannya," ucap dia.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan pengembangan komoditas untuk hilirisasi itu akan menggunakan skema agroforestri.

Baca juga: Kemenhut: Sekolah lapang agroforestri tingkatkan kapasitas masyarakat

Baca juga: Program model pembiayaan terpadu KUPS menyasar enam KUPS di Lampung

"Untuk pasar produk hasil hilirisasi ini diharapkan bisa sampai ke ekspor, jadi awalnya dalam negeri dulu lalu bisa sampai ekspor. Petani biasanya sampai mengolah minyak pala atau hasil pertama olahan mentah komoditas, dan biasanya mereka bekerjasama dengan industri akhirnya menjadi produk yang masuk ritel," tambahnya.

Menurut dia, bila produk perhutanan sosial kesulitan mendapatkan pasar, atau offtaker maka akan dibantu oleh pihaknya ataupun oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH).

"Saat ini semua pihak harus memastikan bagaimana petani ini bisa menjual produknya, dan melalui integrated area development ini akan ada inovasi bahwa petani tidak hanya menjual mentah. Sehingga bisa meningkat pendapatan petani, bahkan BPDLH telah menyiapkan beberapa skenario di hulu dari penanaman atau saat panennya agar bisa di terima offtaker produk perhutanan sosial ini," ucap dia.

Diketahui ada 10 komoditas perhutanan sosial yang saat ini tengah dikembangkan untuk dihilirisasi untuk mendukung pelestarian hutan dan memajukan desa, komoditas tersebut adalah kopi, kakao, pala, lada, kemiri, cengkeh, jambu mete, kelapa dan vanili.

Dengan hilirisasi komoditas perhutanan sosial dapat memperkuat kelembagaan, kapasitas masyarakat, menciptakan produk berkualitas, berdaya saing di pasar lokal dan global, memastikan hutan tetap lestari, dan masyarakat lebih sejahtera.

Baca juga: Kemenhut: Pembiayaan terpadu percepat usaha perhutanan sosial mandiri

Baca juga: Kemenhut pastikan revisi aturan pengelolaan hutan berkelanjutan

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.