Nezar sebut keberhasilan kebijakan ditentukan kualitas komunikasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik.

Menurutnya, perubahan lanskap komunikasi digital menuntut pemerintah membangun komunikasi yang adaptif agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima masyarakat.

"Yang kita lakukan adalah memperebutkan kepercayaan, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah kepercayaan publik," kata Nezar dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, jika salah satu dari unsur tersebut lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Ia menekankan, kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya.

Nezar mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.

Kondisi tersebut menuntut komunikasi kebijakan mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital, seiring masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital.

"Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis rilis pers. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses," ujar Nezar.

Dia menambahkan, masyarakat juga membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Terkadang versi yang dihasilkan kreator konten bersaing dengan informasi resmi pemerintah.

Menurut Nezar, tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta.

Kondisi tersebut memicu polarisasi, echo chamber, dan fenomena post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan.

"Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas," ungkap Nezar.

Menurutnya, konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman masyarakat langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial.

Karena itu, Nezar menekankan komunikasi pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah dinamika ruang digital.

Selain memperkuat pendekatan komunikasi, Nezar menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat.

Menurutnya, social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Nezar mengatakan berbagai negara telah menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan.

Menurutnya, praktik komunikasi kebijakan di sejumlah negara seperti Inggris, Taiwan, dan Estonia dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Nezar menegaskan integritas informasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung antara negara dan masyarakat.

"Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak kepercayaan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.