Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan KSPEAN Papua Selatan.....
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan KSPEAN Papua Selatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan itu dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Presiden Bidang Pangan se-Provinsi Papua, di Jayapura, Selasa (14/7).
Rapat koordinasi itu merupakan tindak lanjut pertemuan tingkat kabupaten di Merauke untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan pangan strategis.
Pengembangan KSPEAN Papua Selatan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan sejumlah proyek infrastruktur dan pengembangan lahan pangan yang tengah berjalan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan penguatnya, yaitu Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan KSPEAN.
Zulhas mengatakan pembangunan sektor pangan di Papua dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga penguatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian.
Menurut dia, KSPEAN Papua Selatan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Presiden menginginkan Papua mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri. KSPEAN Papua Selatan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Papua, tetapi juga memperkuat pasokan pangan nasional,” ujarnya.
Pemerintah, katanya lagi, telah menyederhanakan regulasi pupuk bersubsidi dari 145 aturan menjadi tiga aturan utama guna mempermudah petani memperoleh pupuk.
Selain itu, pemerintah mempercepat program pencetakan satu juta hektare sawah di Wanam, Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan.
Papua Selatan menjadi salah satu kawasan utama pengembangan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di provinsi tersebut pada 2025 mencapai 79.433,92 hektare, dengan Kabupaten Merauke menjadi penyumbang produksi terbesar sekitar 207.006 ton gabah kering giling (GKG).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk mendukung sektor pertanian di Papua Selatan pada 2026.
Secara keseluruhan, anggaran pembangunan pertanian di Papua tahun ini mencapai sekitar Rp3,2 triliun, sementara total dukungan pemerintah bagi sektor tersebut dalam dua tahun terakhir telah mencapai sekitar Rp5,3 triliun.
Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, kepala daerah menyampaikan potensi Papua pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Mereka juga mengemukakan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur dan irigasi, tingginya kebutuhan transportasi logistik, kekurangan alat dan mesin pertanian, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Zulhas memastikan berbagai usulan pemerintah daerah akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet, agar dapat diintegrasikan ke dalam program percepatan pembangunan Papua.
Sejumlah kebutuhan daerah juga akan disinergikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi pusat distribusi bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil produksi petani dan nelayan.
Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, memperluas kepastian pasar bagi produsen lokal, serta membantu menjaga stabilitas harga pangan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Gubernur Papua, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Pemerintah berharap penguatan kolaborasi pusat dan daerah dapat menjadikan KSPEAN Papua Selatan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia timur sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Wamendagri tegaskan percepatan pembangunan KSPEAN Papua Selatan
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
