Sepanjang 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64 persen
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mencatat realisasi anggaran mencapai 96,64 persen sepanjang tahun 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan keberhasilan berbagai program pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas,” ujar Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta Pusat pada Kamis.
Ia menuturkan, sepanjang 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64 persen.
Baca juga: Mendikdasmen ajak pelajar NTB bijak menggunakan media sosial
Jika tidak memperhitungkan pagu yang diblokir, realisasi anggaran kementerian mencapai 98,55 persen.
Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pendidikan, mulai dari bantuan Digitalisasi Pembelajaran, Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan mutu pembelajaran.
Dari sisi akuntabilitas keuangan negara, Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
“Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Mu'ti.
Baca juga: Mendikdasmen: SE pembatasan gawai tingkatkan konsentrasi belajar murid
Selain itu, Kemendikdasmen juga memperoleh predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Predikat A untuk Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 dengan kategori Sangat Baik.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis,” ujarnya.
Pada 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran sebesar Rp56,68 triliun yang kemudian menjadi Rp50,02 triliun setelah efisiensi anggaran.
Pemerintah selanjutnya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional serta penanganan layanan pendidikan pascabencana di wilayah Sumatra.
"Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Mu'ti.
Baca juga: Pemerintah rumuskan kebijakan tangani sekolah dengan siswa sedikit
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
