"Pengembangan koperasi yang berasaskan kekeluargaan dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia," katanya saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar bertajuk "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat Ekonomi Kerakyatan Menghadapi MEA" di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, reformasi koperasi dan pendirian koperasi sejati yang berasaskan keluarga menjadi salah satu yang perlu dikuatkan termasuk sektor mikro lainnya seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dalam seminar yang digelar OJK Pusat bekerja sama dengan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Bali, wakil rakyat di Senayan itu menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk menyiasati lapangan kerja dan jumlah sumber daya manusia yang tidak berimbang sebagai salah satu dampak pemberlakuan MEA dengan bebasnya pasar barang dan jasa di antara 10 negara di Asia Tenggara.
Kepada ratusan peserta seminar yang sebagian besar merupakan mahasiswa, anggota yang membidangi keuangan dan perbankan itu juga mengingatkan agar konsumsi dan pembangunan menggunakan produk dalam negeri dalam menghadapi persaingan MEA selain memperkuat ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berbasis kekuatan anak negeri.
Ekonomi kerakyatan, lanjut dia, memiliki sejumlah kelebihan di antaranya tidak adanya diskriminasi, kedaulatan rakyat, produksi-distribusi hingga konsumsi berjalan baik dan saling membutuhkan serta melahirkan jiwa wirausaha.
Meski demikian, ekonomi kerakyatan terdapat kelemahan apabila kurangnya pengetahuan terkait investasi, penerapan ilmu manajemen yang minim serta perlu pengawasan agar terhindar dari penyalahgunaan.
Untuk itu, OJK berperan strategis dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk menjawab kelemahan tersebut.
Pewarta: Dewa Wiguna
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
