...Saya kira kalau kebebasan akademik itu kan tidak bisa dihilangkan

Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar memperkuat peran sebagai lembaga rujukan dengan memberikan rekomendasi berbasis riset yang dapat mendukung penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional.

Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati mengatakan pihaknya membutuhkan rujukan berbasis riset dalam menyetujui dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu yang diampu oleh para mitra kerja Komisi X.

“Hasil penelitian BRIN yang terkait dengan mitra-mitra Komisi X, kami menyampaikan pak tolong bantu kami karena hasil riset BRIN itu tumpuan kami, referensi pokok kami ketika kami menyetujui dan membuat kebijakan terkait dengan mitra-mitra kami, setidaknya yang berkaitan langsung dengan rencana penyusunan program kegiatannya kementerian mitra Komisi X,” kata MY Esti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Kepala BRIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis.

Selain itu, pihaknya juga meminta BRIN untuk memastikan setiap alokasi APBN tidak hanya terserap secara administratif, namun juga menghasilkan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan riset, inovasi, hilirisasi hasil penelitian serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Riset diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang adil berbasis gender

Komisi X juga meminta BRIN untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) melalui pemetaan program prioritas, memperkuat fasilitasi riset yang berkelanjutan, termasuk bagi mahasiswa, serta mempercepat hilirisasi hasil riset hingga tahap komersialisasi guna meningkatkan daya saing nasional sekaligus mengatasi keterbatasan pendanaan riset.

“Saya kira kalau kebebasan akademik itu kan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganggu gugat sejauh memang itu memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. Nah, saya juga berharap dengan hasil-hasil riset yang tidak perlu kita tutupi, termasuk bagaimana mahasiswa kita berpikiran tentang dunia kebijakan perpolitikan kita supaya negara kita bisa lebih maju,” kata MY Esti.

Pihaknya pun mendorong BRIN untuk mempertahankan opini BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: BRIN dorong implementasi GIS untuk perkuat kebijakan berbasis bukti

Baca juga: BRIN tekankan "evidence-based policy" untuk kebijakan berkelanjutan

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.