Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengidentifikasi lima tantangan utama yang saat ini sedang dihadapi oleh para kepala daerah ketimbang periode sebelumnya.
"Ada pemimpin yang merasa hidup di zaman yang lebih berat daripada pemimpin sebelumnya, tetapi sejatinya, setiap masa itu tantangannya sama," ujar dia dalam musyawarah nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Bima memaparkan kelima tantangan tersebut mulai dari dampak geopolitik global, tuntutan menjalankan program prioritas nasional, pemenuhan janji politik, tekanan media sosial hingga risiko terjerat persoalan hukum.
Menurut dia, dinamika geopolitik global saat ini turut mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
Berbagai perkembangan konflik di kawasan Selat Hormuz terus menjadi perhatian para kepala daerah karena berpotensi berdampak terhadap kondisi ekonomi, energi hingga inflasi.
"Tidak pernah sepanjang sejarah, kepala daerah memperhatikan Selat Hormuz seperti sekarang, mengikuti terus (pemberitaan) live. Kadang happy karena kelihatannya sudah cooling down, tiba-tiba ribut lagi seperti orang pacaran, on off, on off," kata Bima.
Tantangan kedua adalah kewajiban kepala daerah mengawal berbagai kebijakan prioritas pemerintah pusat agar berjalan efektif di daerah.
Kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena kepala daerah harus memastikan berbagai program nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis hingga Kampung Nelayan Merah Putih dapat terlaksana dengan baik.
Padahal di sisi lain, kepala daerah juga tetap dituntut memenuhi janji politik kepada konstituen yang menjadi komitmen saat kampanye.
Bima mengatakan situasi tersebut menjadi tantangan ketiga yang harus diseimbangkan dengan pelaksanaan agenda nasional.
Adapun, tantangan keempat, yaitu algoritma media yang selalu mengintip dan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja kepala daerah.
Algoritma media kerap membuat suatu peristiwa menjadi viral di luar perkiraan, bahkan dapat menimbulkan persepsi negatif meski tidak ada kesalahan substansial.
"Jangankan salah, benar saja bisa salah di algoritma media hari ini," ucap Bima.
Tantangan kelima yang dihadapi kepala daerah saat ini, yaitu potensi persoalan hukum yang dapat menjerat mereka kapan saja.
Bima mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan tata kelola pemerintahan secara baik dan hati-hati agar tidak masuk ke dalam jebakan hukum.
Aktivitas penegakan hukum terus dilakukan oleh lembaga antirasuah di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskrim Polri, dan Kejaksaan.
"Hari ini berselancar di antara lima tantangan itu adalah hal yang sangat tidak mudah dan kami merasakan betul suasana kebatinan para kepala daerah. Makanya, kepala daerah harus sering berkumpul dan sharing," ucapnya.
Baca juga: Kemendagri siapkan desain ideal daerah otonom di Indonesia
Baca juga: Wamendagri tegaskan pentingnya aspek keberlanjutan dalam kepemimpinan
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
