kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK merupakan pencapaian operasional yang sejatinya telah dinantikan oleh komunitas internasional sejak kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim/COP 21 di Paris
Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menilai ekosistem perdagangan karbon yang kredibel di Indonesia menjadi terobosan penting dalam menghadapi isu iklim sekaligus perkembangan ekonomi hijau.
“Ini adalah suatu breakthrough, suatu terobosan yang saya sendiri alami, yang saya sendiri saksikan,” kata Hashim di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan perdagangan karbon nasional kini telah ditunjang melalui sejumlah instrumen strategis seperti Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) hingga Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
Menurut Hashim, kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK merupakan pencapaian operasional yang sejatinya telah dinantikan oleh komunitas internasional sejak kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim/COP 21 di Paris, Prancis, satu dekade lalu guna mewujudkan ekosistem perdagangan karbon yang akuntabel.
“Ini (SRUK) yang sudah ditunggu 11 tahun dari lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015,” kata dia.
Ia menjelaskan keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan yang bekerja dalam satu ekosistem.
Baca juga: Hashim nilai pengembangan energi fosil dan EBT harus saling melengkapi
Baca juga: Hashim: Momentum minat investasi karbon global harus dimanfaatkan
Menurutnya, program perdagangan karbon pun menjadi salah satu implementasi kebijakan pemerintah yang paling cepat direalisasikan dan diapresiasi oleh berbagai negara.
“Semua pihak, semua pelaku, memuji apa yang dihasilkan pemerintah kita. Ini ada yang kabar baik yang saya bawa hari ini, bahwa sekarang kita bisa memasuki babak baru (dari perdagangan karbon),” ujarnya.
Lebih lanjut, Hashim menilai implementasi dan ekosistem perdagangan karbon yang transparan dan kredibel diharapkan mampu mendukung program-program terkait ketahanan energi nasional lainnya, seperti peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW.
Pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW ini pun menjadi langkah strategis pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
“Saya kira dengan ini kita bisa nanti menikmati program-program yang tadi sudah disampaikan, (seperti) PLTS yang segera akan dimulai sampai menuju ke 100 GW, dan nanti juga disusul dengan program-program lainnya,” kata Hashim.
Baca juga: Pemerintah luncurkan SRUK perkuat perdagangan karbon RI
Baca juga: Hashim nilai penambahan polhut dukung program kehutanan berkelanjutan
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
