Surabaya (ANTARA) - Anak yang kehilangan orang tua tidak selalu kehilangan tempat berteduh. Namun, tanpa pengakuan hukum, mereka sering kali kehilangan sesuatu yang tidak tampak di mata, yakni kepastian atas hak-haknya.
Sekolah, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum dapat menjadi jalan yang berliku ketika status perwalian belum jelas.
Di banyak daerah, persoalan anak yatim, anak telantar, atau anak yang hidup bersama keluarga pengganti masih sering dipahami sebatas urusan sosial. Padahal, di balik hubungan kasih sayang itu terdapat aspek hukum yang menentukan masa depan seorang anak.
Siapa yang berhak mewakili mereka di depan hukum, mengurus pendidikan, mengakses layanan publik, hingga melindungi hak atas harta benda, merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban administratif sekaligus yuridis.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya mendukung Program Perwalian Anak Massal yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan perspektif baru. Program tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen perwalian kepada 75 anak, melainkan penguatan fondasi perlindungan anak melalui kepastian hukum.
Program hasil kolaborasi Kejati Jawa Timur, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Negara hadir melalui kerja sama lintas sektor agar hak anak tidak berhenti pada belas kasih, tetapi dijamin oleh hukum.
Hak terjaga
Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan anak lebih banyak menyoroti bantuan ekonomi, pendidikan, atau pemenuhan gizi. Ketiganya memang penting, namun ada satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yaitu legalitas hubungan antara anak dan wali.
Tanpa penetapan pengadilan, wali yang selama bertahun-tahun merawat seorang anak belum tentu memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan penting bagi masa depan anak tersebut.
Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika mengurus sekolah, layanan kesehatan, perpindahan administrasi kependudukan, hingga berbagai urusan hukum lainnya.
Di sinilah nilai strategis Program Perwalian Anak Massal. Dokumen perwalian memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban wali, sekaligus memperkuat posisi hukum anak. Perlindungan yang sebelumnya bergantung pada hubungan kekeluargaan berubah menjadi perlindungan yang memiliki dasar hukum tetap.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
