Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya mengatakan skema penyekatan arus lalu lintas di sejumlah jalur protokol Jakarta saat berlangsungnya unjuk rasa atau penyampaian aspirasi bersifat situasional demi menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
"Penyekatan itu sifatnya situasional. Jalur Sudirman, Thamrin, dan Bundaran HI ini merupakan central of gravity-nya Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan kawasan-kawasan tersebut merupakan titik vital perekonomian, perhotelan, serta pusat muara dari berbagai moda transportasi publik di ibu kota.
Menurut dia, jika terjadi penumpukan massa yang memicu kemacetan di kawasan tersebut, maka dampaknya akan merembet ke simpul-simpul jalur arteri lainnya, antara lain Jalan Gatot Subroto.
"Hal tersebut dinilai dapat menghambat aktivitas masyarakat sekaligus perputaran ekonomi," ujar Budi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat serta Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) telah memfasilitasi sejumlah titik tertentu sehingga massa dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib.
Terkait estimasi jumlah massa, Budi menyebutkan terdapat sekitar 500 hingga 750 orang yang diperkirakan hadir. Jumlah ini merujuk pada surat pemberitahuan resmi yang telah diterima oleh pihak kepolisian.
Kendati demikian, kepolisian tetap mengantisipasi keberadaan massa cair di sekitar lokasi unjuk rasa tersebut.
"Massa cair tersebut meliputi masyarakat yang sekadar menyaksikan jalannya unjuk rasa hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di area pelaksanaan aksi," tutur Budi.
Baca juga: Polisi tekankan pelayanan humanis dalam aksi penyampaian pendapat
Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan kepada seluruh personel agar mengedepankan pelayanan yang humanis, sabar, dan terukur dalam melayani kegiatan penyampaian pendapat di Jakarta.
Polda Metro Jaya mengerahkan 4.839 personel gabungan untuk memastikan peserta dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib, sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi unjuk rasa.
Sebanyak 4.839 personel gabungan itu terdiri dari 3.728 personel Polda Metro Jaya, 340 personel Polres Metro Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Timur, 642 personel TNI, serta 129 personel Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Unsur Pemprov DKI Jakarta yang dilibatkan itu meliputi Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Budi menegaskan seluruh tindakan personel di lapangan harus berada dalam satu komando. Pemeriksaan perlengkapan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api.
“Keselamatan peserta, masyarakat sekitar, dan petugas menjadi prioritas. Tidak ada personel yang membawa maupun menggunakan senjata api,” tegas Budi.
Dia mengungkapkan personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik, antara lain Monas, Bundaran HI, Dukuh Atas, Patung Kuda, Harmoni, Tugu Tani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Semanggi, serta Bundaran Senayan.
Baca juga: Polisi kedepankan pendekatan humanis kawal aksi unjuk rasa di Jakarta
Baca juga: Pramono minta massa unjuk rasa tak rusak fasilitas umum di Jakarta
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
