Sungailiat (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya meminta kepada Pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib penambang timah rakyat yang kesulitan menjual hasil tambang mereka.
"Kami juga akan meminta diskresi ke pemerintah pusat agar ada sebuah kebijakan atau kepastian hukum untuk penambang, jadi masyarakat membutuhkan solusi," katanya usai menerima perwakilan penambang rakyat dari wilayah Belitung barat yang mempermasalahkan tata niaga timah.
Ia mengatakan, adapun aspirasi yang disampaikan oleh penambang adalah bahwa saat ini ekonomi di Belitung sedang tidak baik-baik saja.
"Karena tidak ada yang mau beli timah kalau ada yang beli pun harganya murah, sehingga dampaknya ke semua sektor," ujarnya.
Didit Srigusjaya menjelaskan, bahwa PT. Timah bukan tidak mau membeli timah masyarakat khususnya yang berasal wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah, namun memang saat ini belum ada kepastian hukum karena dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang belum keluar.
Ia menambahkan, RKAB PT. Timah yang sedang dalam proses penerbitan tersebut diketahui kuota pembeliannya hanya dibatasi sebanyak 3.600 ton saja.
"Sedangkan saat ini saya dapat informasi data, di gudang PT. Timah saja, jumlah timah masyarakat yang bermitra dengan PT. Timah sebanyak 4.000 ton," katanya.
Didit mempertanyakan, maka mau dikemanakan timah ini jika RKAB PT. Timah tak kunjung terbit karena dikhawatirkan akan membuka kran penyelundupan bijih timah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Selain itu, kata Didit, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut maka potensi penerimaan royalti timah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan berkurang.
"Kemudian ekonomi masyarakat mandeg, dan karena ini bicara perut, kami khawatir juga akan terjadi potensi gangguan kamtibmas," ujarnya.
Didit mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini ke pemerintah pusat karena masyarakat penambang saat ini membutuhkan solusi konkret.
Baca juga: Anggota DPRD Belitung sarankan tata kelola timah perlu diperbaiki
Baca juga: Prabowo perintahkan Gubernur Babel berantas penyelundupan timah
Sementara Wakil Bupati Belitung, Syamsir menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal langsung aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian khusus dari pusat.
Menurut Wabup, kondisi di lapangan saat ini sudah berada di tahap yang sangat memprihatinkan.
"Kita segera menyampaikan situasi terkini ke pemerintah pusat. Jangan rakyat mau jual sekilo, dua kilo saja susahnya minta ampun, dan harganya sangat memprihatinkan. Jadi, kita minta waktunya untuk sama-sama bergerak," ujarnya.
Wabup menjelaskan, kendala dalam transaksi hasil tambang rakyat ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Banyak penambang lokal yang kini kesulitan untuk sekadar menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anak mereka.
Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu regulasi semata, melainkan sudah menyangkut hak hidup orang banyak yang harus segera diselamatkan. Oleh karena itu, kehadiran negara secara konkret sangat dinantikan oleh masyarakat Belitung.
"Dengan kondisi seperti ini, negara harus hadir. Kita dari pemerintah daerah siap, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak, terkhusus warga kita yang mencari nafkah di sektor tambang," katanya.
Baca juga: Menteri ESDM terbitkan Harga Pokok Minimum Timah
Baca juga: PT Timah terapkan skema kemitraan tambang berbasis koperasi
Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
