Proyek ini adalah bagian dari kalkulasi yang lebih besar tentang seberapa jauh Indonesia mampu melepaskan diri dari posisi sebagai penerima harga di pasar energi global
Jakarta (ANTARA) - Peletakan batu pertama pembangunan LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada 16 Juli 2026 bukan seremoni proyek migas biasa.
Groundbreaking yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, itu, menutup babak birokrasi yang telah membentang sejak kontrak bagi hasil ditandatangani pada 1998, melewati enam periode kepemimpinan, dan baru bisa dieksekusi hampir tiga dekade kemudian.
Sumber kelambatan Abadi Masela selama ini tidak menyangkut cadangan gas yang diragukan. Tapi perdebatan konsep pengembangan, tentang fasilitas pengolahan yang apakah dibangun di laut (offshore) atau di darat (onshore).
Perbedaan pandangan yang berlangsung bertahun-tahun, melintasi era kepemimpinan dari BJ Habibie hingga Prabowo Subianto, dan akhirnya diputuskan mengarah ke skema onshore di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Konsorsium pengembang turut berubah komposisi di tengah jalan dengan Shell melepas kepemilikannya pada 2023, yang sahamnya beralih ke Pertamina dan Petronas. Sehingga, struktur kepemilikan kini terbagi antara INPEX Masela Ltd (65 persen), Pertamina Hulu Energi Masela (20 persen), dan Petronas Masela (15 persen).
Kesiapan teknis proyek ini, yakni progres front end engineering design, sudah mencapai 79,56 persen pada awal Juli 2026 atau melampaui target, dengan final investment decision ditarget rampung akhir tahun ini.
Proses AMDAL telah dituntaskan sejak Februari 2026, dan pembebasan lahan di Tanimbar dinyatakan selesai akhir Juni. Tiga BUMN, yakni PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia, bahkan sudah menandatangani kesepakatan awal sebagai calon pembeli gas domestik.
Nilai investasi 20,9 miliar dolar AS sejatinya adalah titik masuk. Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan kontribusi Abadi Masela terhadap produk domestik bruto nasional mencapai 137,7 miliar dolar AS hingga tahun 2055.
Potensi penerimaan negara diperkirakan berada di angka Rp801,5 triliun dari bagi hasil migas, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak tidak langsung.
Dampaknya, menembus skala daerah melalui kontribusi terhadap PDB Provinsi Maluku yang diperkirakan sekitar Rp568,3 triliun. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai lebih dari Rp1.665 triliun dalam rentang waktu yang sama.
Horizon waktu tiga dekade patut dibaca sebagai komitmen jangka panjang terhadap kawasan yang selama ini jarang menjadi pusat proyek strategis nasional berskala besar. Sekitar 12.000 lapangan kerja langsung diproyeksikan tercipta selama masa konstruksi, dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Maluku dan Tanimbar.
Pemerintah juga menyebut tumbuhnya industri pendukung dan perluasan peluang usaha bagi pelaku UMKM sebagai efek berantai yang diharapkan menyertai pembangunan fasilitas ini.
Proses pengadaan lahan turut memperhitungkan pola kepemilikan tanah adat di Maluku yang diwariskan lintas generasi tanpa sertifikat formal. Pendekatan ini apabila konsisten dijalankan, bisa menjadi rujukan bagi proyek strategis nasional lain di kawasan timur Indonesia.
Penangkapan karbon
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
