Jakarta (ANTARA) - Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita mengatakan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dapat berkontribusi langsung terhadap kualitas pembangunan, karena semakin lengkap data yang dikumpulkan, maka pemerintah dapat memahami perubahan ekonomi serta memperbaiki kebijakan.
"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama statistik yang berkualitas. Masyarakat perlu yakin bahwa data mereka aman dan digunakan untuk kepentingan statistik," kata Trisha di Jakarta, Jumat.
Trisha menilai keberhasilan sensus memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta tokoh lokal melalui penguatan sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat.
Ia mengajak rumah tangga, pelaku usaha, organisasi, hingga perusahaan untuk tidak hanya berpartisipasi menjawab pertanyaan petugas, tetapi juga membantu menyebarluaskan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus serta mengurangi kesalahpahaman terkait tujuan pendataan.
"Data yang akurat hari ini akan menjadi fondasi bagi keputusan ekonomi yang lebih baik pada masa mendatang," ujarnya.
Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa data merupakan bagian penting dari infrastruktur pembangunan yang menentukan ketepatan pemerintah dalam menetapkan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi.
"Terima petugas resmi BPS, berikan informasi secara benar, dan bersama-sama membangun basis data yang akurat untuk masa depan ekonomi Indonesia," katanya menambahkan.
Baca juga: Peneliti: Sensus ekonomi fondasi penyusunan kebijakan berbasis bukti
Baca juga: BPS tegaskan sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan pajak
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan melainkan untuk kebutuhan statistik.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya anggapan di masyarakat yang menyebut sensus ekonomi dilakukan untuk mendata calon wajib pajak.
“Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas,” kata Amalia di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7).
Amalia juga memastikan kerahasiaan data masyarakat terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, dan juga dengan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang nanti dikumpulkan di server BPS,” tegasnya.
Baca juga: MPR: Sensus Ekonomi momentum dapatkan data untuk ekonomi inklusif
Baca juga: BPS upayakan semakin banyak UMKM perempuan terdata Sensus Ekonomi 2026
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
