Karena itu, arti penting keikutsertaan Indonesia dalam WAICO tidak berhenti pada aspek diplomasi. Status sebagai negara pendiri menjadi modal awal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola AI global.
Jakarta (ANTARA) - Kecerdasan artifisial (AI) kini menjadi arena baru persaingan kekuatan dunia. Penguasaan teknologi, data, infrastruktur komputasi, dan standar tata kelola AI akan menentukan posisi ekonomi serta pengaruh politik suatu negara di masa depan.
Di tengah perubahan itu, Indonesia memilih mengambil peran sebagai salah satu dari 29 negara pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global (World Artificial Intelligence Cooperation Organization/WAICO) melalui penandatanganan deklarasi pendiriannya di Shanghai, China, pada 16 Juli 2026.
Langkah tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk ikut membentuk tata kelola AI global, bukan sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.
Persaingan AI kini tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kemampuan menciptakan teknologi yang paling canggih. Yang sama pentingnya adalah siapa yang menyusun norma, standar etika, dan mekanisme tata kelola internasional karena aturan tersebut akan memengaruhi arah pengembangan, pemanfaatan, hingga distribusi manfaat AI di masa depan.
Negara yang terlibat sejak awal dalam penyusunan norma memiliki peluang lebih besar memastikan kepentingannya terakomodasi dalam ekosistem AI global.
Dalam konteks itulah keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri WAICO menjadi strategis. Organisasi antarpemerintah yang independen dan nirlaba di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dibentuk untuk memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kapasitas negara anggota, memperluas akses terhadap teknologi AI, serta mendorong pengembangannya secara aman, inklusif, adil, dan berpusat pada manusia.
Selain Indonesia, negara pendiri WAICO meliputi China, Brasil, Rusia, Kazakhstan, Pakistan, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, Myanmar, Venezuela, Aljazair, Belarus, Kamerun, Kongo, Kuba, Ethiopia, Kenya, Kirgizstan, Lesotho, Mozambik, Nikaragua, Oman, Senegal, Serbia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Zambia.
Keanggotaan tersebut menunjukkan bahwa WAICO menghimpun negara-negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa, untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan dan tata kelola AI.
Semangat kolaborasi itu ditegaskan Presiden China Xi Jinping saat membuka Konferensi Kecerdasan Artifisial Dunia (World Artificial Intelligence Conference/WAIC) 2026 di Shanghai pada 17 Juli 2026. Menurut Xi, pengembangan AI tidak semestinya menjadi "pertunjukan tunggal" satu negara, melainkan dibangun sebagai "simfoni kolaborasi global" agar manfaat teknologi dapat dirasakan lebih luas.
Pandangan tersebut memperoleh dukungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang berharap WAICO menjadi wadah untuk mengembangkan AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, peluang terbesar bukan hanya memperoleh akses terhadap teknologi, melainkan juga ikut memengaruhi arah tata kelola AI internasional sejak organisasi itu dibentuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan AI sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Sebagai negara pendiri, Indonesia juga memiliki ruang untuk menjembatani kesenjangan kemampuan AI agar manfaat teknologi dapat dirasakan lebih merata oleh negara maju maupun berkembang.
Baca juga: Menko Airlangga: AI jadi "game changer" ekonomi Indonesia
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
