Penandatanganan kerja sama dengan IHTP Papua dan Dinas Pendidikan Manokwari merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Impresi
Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat memperluas program edukasi publik melalui implementasi strategi Imigrasi Menyapa Pelajar dan Mahasiswa atau Impresi guna mencegah praktik kejahatan transnasional.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Senin, mengatakan optimalisasi pelaksanaan transformasi strategi Impresi dilakukan dengan melibatkan Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua, serta Dinas Pendidikan Manokwari.
"Penandatanganan kerja sama dengan IHTP Papua dan Dinas Pendidikan Manokwari merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Impresi," ujarnya.
Baca juga: Imigrasi Papua Barat dan PT Conch teken kerja sama optimalkan layanan
Ia menyebut bahwa program edukasi bertujuan meningkatkan literatur keimigrasian sekaligus memperkuat kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama pelajar jenjang sekolah menengah maupun perguruan tinggi agar turut berperan mencegah kejahatan transnasional.
Implementasi strategi Impresi yang melibatkan peran pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi dinilai lebih efektif memacu kualitas pelayanan publik di bidang hukum, karena Imigrasi tidak hanya berorientasi pada tindakan penegakan hukum semata.
"Kejahatan transnasional itu seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai bentuk eksploitasi dan modusnya," kata Asrul.
Baca juga: Imigrasi Papua Barat periksa dua WNA terkait pidana keimigrasian
Rektor IHTP Papua Dr Filep Wamafma mengapresiasi Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat yang telah memberikan ruang partisipasi bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mengoptimalkan edukasi pencegahan terhadap potensi praktik kejahatan transnasional.
Kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat eksistensi lembaga pendidikan tinggi, melainkan akan memperkaya wawasan mahasiswa bidang hukum dalam mengadvokasi berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian.
"Tidak hanya soal kejahatan transnasional yang mungkin jarang terjadi di Papua Barat, tetapi bagaimana perguruan tinggi ikut terlibat mengawasi lalu lintas orang asing," ucap Filep.
Menurut Filep, konsep pembelajaran yang diterapkan oleh IHTP Papua tidak hanya berfokus pada teori akademik tetapi membangun jejaring dengan memperluas kolaborasi lintas pemangku kepentingan serta kementerian/lembaga di daerah.
Kanwil Ditjen Imigrasi menjadi kementerian/lembaga pertama di wilayah Papua Barat yang melakukan penandatangan kerja sama penguatan edukasi dengan IHTP Papua setelah resmi menyandang perubahan status dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
"Tanah Papua ini sangat luas sehingga berpotensi terjadinya kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, perlu pengawasan bersama secara optimal," ucap Filep yang juga menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI.
Baca juga: Imigrasi Manokwari manfaatkan lahan tidur enam ha untuk pertanian
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
