Yogyakarta (ANTARA) - Tidak kurang dari 800 kios milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjajakan produk kuliner, kerajinan, dan aneka fesyen di Teras Malioboro 1, bangunan ikonik di pusat Kota Yogyakarta.
Tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual di kios produk kerajinan dan fesyen menjadi pemandangan sehari-hari di pusat UMKM yang menampung pedagang yang dulunya berjualan di sepanjang jalan kawasan Malioboro.
Saat itu, Jumat (17/7) malam, kawasan strategis bagi aktivitas ekonomi itu menjadi saksi peluncuran program pemerintah melalui Kementerian UMKM, yaitu Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra).
Program Kumitra yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan mitra strategis atau pengusaha ritel modern tersebut untuk memperluas akses pasar produk UMKM lebih luas.
"Kumitra hadir untuk mempertemukan usaha mikro dengan berbagai mitra usaha dan membuka akses pasar serta rantai pasok yang lebih luas," kata Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza seusai peluncuran program tersebut.
Program kemitraan dengan menggandeng asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) yang membawahi sekitar 500 mitra retail modern di seluruh Indonesia itu sebagai solusi klasik atas masalah yang dihadapi UMKM, yaitu akses pasar.
Kolaborasi UMKM dengan mitra modern akan berjalan selama satu tahun dengan harapan para UMKM di beberapa daerah sudah bisa berproduksi dengan baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya dan memenuhi persyaratan bisa dipasarkan melalui pasar ritel.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masuknya produk UMKM di mitra ritel modern dengan pembebasan biaya listing fee atau uang pangkal pendaftaran produk baru.
Kementerian UMKM menargetkan kemitraan dengan pasar ritel modern tersebut dapat menjangkau sebanyak banyaknya pelaku UMKM di Indonesia, mengingat sektor industri kecil juga menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain dengan mitra strategis, program Kumitra juga mendekatkan pelaku UMKM dengan para pembeli, supaya usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia tidak lagi mencari sendiri-sendiri pihak yang akan membeli produknya.
Dari kegiatan pertemuan dengan para mitra strategis UMKM tersebut, pemerintah mendapatkan komitmen dari mitra-mitra untuk bekerja sama dengan usaha-usaha mikro dengan nilai sebesar Rp7 miliar.
Komitmen awal tersebut menjadi permulaan bagi UMKM dan pasar ritel modern untuk terus berkembang bersama dan berlanjut pada hari-hari berikutnya.
Pusat usaha terpadu UMKM
Dalam memberikan layanan komprehensif dan terpadu untuk mendukung naik kelasnya UMKM, telah dikembangkan tiga Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) di wilayah DIY.
Ketiga PLUT KUMKM di DIY itu adalah di Teras Malioboro Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Program yang diinisiasi Kementerian UMKM ini bisa menjadi layanan terpadu bagaimana usaha UMKM naik kelas yang akhirnya meningkat pendapatan dan menguatnya kemandirian ekonomi.
Berbagai jenis layanan yang tersedia di PLUT KUMKM, yakni konsultasi usaha, legalitas dan perizinan, pembiayaan dan permodalan, pemasaran dan digitalisasi, pelatihan, kemitraan dan rantai pasok, serta informasi dalam mendukung UMKM naik kelas.
Dengan demikian, melalui PLUT tersebut, DIY yang memiliki sekitar 345 ribu UMKM tersebut punya potensi besar untuk berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas, baik melalui jaringan ritel modern, sektor pariwisata, industri pengolahan, maupun platform digital.
Karena itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku UMKM di DIY untuk memanfaatkan keberadaan PLUT serta kemitraan dengan pengusaha ritel beserta berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usaha.
Kementerian UMKM melalui pemerintah daerah dan dinas terkait juga hadir mendampingi pelaku UMKM agar mampu tumbuh, naik kelas, serta memiliki daya saing yang semakin kuat di tingkat nasional.
Penggerak ekonomi
Sebagai salah satu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha skala kecil, UMKM telah menjadi salah satu pilar utama penggerak roda perekonomian di Indonesia. Kumitra, tentu saja, tidak terlepas dari kenyataan ini.
Merujuk pada data Kementerian UMKM seperti yang disampaikan Wakil Menteri Helvi Yuni Moraza, saat ini terdapat lebih kurang sebanyak 59 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Angka tersebut menjadikan sektor UMKM yang digeluti hampir seperempat penduduk Indonesia tersebut menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, karena 60 persen lebih produk domestik bruto (PDB) Indonesia itu berasal dari UMKM.
Tumbuh kembangnya sektor UMKM di Indonesia juga bisa dikatakan sebagai pejuang kemanusiaan, dalam artian membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung.
Sebab, UMKM dapat memecahkan dua masalah kemanusiaan sekaligus yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu yang pertama adalah pengentasan kemiskinan, kemudian adalah penciptaan lapangan kerja.
Dalam penguatan modal pelaku UMKM di Indonesia, Kementerian UMKM telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk kemudahan pembiayaan pelaku usaha mikro dengan skema kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program Kumitra terkait dengan penyediaan anggaran tersebut.
KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah untuk pelaku UMKM yang bertujuan memberi kemudahan akses permodalan dengan bunga rendah bagi usaha yang layak, disalurkan melalui bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
