...Di Aceh itu paling tidak ada 88 ribu hektare kawasan budidaya yang perlu dihindari untuk pembangunan yang baru

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan evaluasi di wilayah banjir Sumatera memperlihatkan sejumlah area memerlukan perbaikan tata ruang, termasuk titik yang berada di zona penyangga ekologis.

Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Sigit Reliantoro dalam diskusi di Jakarta, Selasa, menyampaikan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) setelah bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memperlihatkan kemampuan daya dukung lingkungan yang menurun.

"Dari segi daya dukung, memang dari segi matra air dia sangat rendah, demikian juga dari segi daya dukung pangan untuk yang laut. Jadi pesisirnya di Aceh dan Sumatera Utara itu sepertinya juga sudah mengalami tekanan yang sangat kuat, sehingga mengalami kerusakan dalam mendukung ketahanan terhadap pangan," jelas Sigit.

Dia menjelaskan bahwa dengan membandingkan antara peta dengan kawasan lindung, hutan dan data terkait ekosistem menemukan bahwa di Aceh terindikasi 59,23 persen wilayahnya yang tidak berkesesuaian antara daya dukung dan daya tampung, di Sumatera Utara sebanyak 32,14 persen dan Sumatera Barat sebanyak 41,67 persen.

Baca juga: KLH perketat kajian lingkungan hidup strategis perusahaan di Sumatera

"Di Aceh itu paling tidak ada 88 ribu hektare kawasan budidaya yang perlu dihindari untuk pembangunan yang baru. Kemudian juga di Sumatera Utara ada 172 ribu hektare, dan 61 ribu hektare di Sumatera Barat," jelas Sigit.

Sementara itu, untuk wilayah yang perlu diminimalisir tekanan pembangunan di Aceh terdapat seluas 2,02 juta hektare, 4,55 juta hektare di Sumatera Utara, dan 766,99 ribu hektare di Sumatera Barat.

Rekomendasi yang disusun KLH/BPLH itu dilakukan rinci sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan telah diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tidak hanya di bekas wilayah banjir di Sumatera, dia mengatakan proses yang sama juga tengah dilakukan untuk wilayah Jawa Barat dan Bali.

"Kenapa di Jawa Barat? karena kemarin bencana hidrometeorologi mulai dari Bogor, banjir Jakarta, banjir Sukabumi sampai Burangrang yang kemarin ada beberapa desa yang terkena longsor," jelasnya.

Sementara untuk wilayah Bali dilakukan mengingat telah terjadi beberapa kali banjir di wilayah Bali setelah fenomena cuaca ekstrem.

Baca juga: KLH kaji lingkungan huntara-huntap di daerah terdampak banjir Sumatera

Baca juga: Penyintas longsor di Tapanuli Utara diajak untuk jaga lingkungan

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.