Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) telah menyelesaikan sebanyak 4.808 laporan masyarakat sepanjang 1 Januari 2026 hingga 13 Juli 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (15/7), Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan laporan yang diselesaikan tersebut dengan substansi paling banyak terkait agraria, pendidikan, dan kepegawaian.
"Isu-isu mendasar terkait akses terhadap tanah, pendidikan, serta ketenagakerjaan juga masih jadi perhatian masyarakat dalam mengakses pelayanan publik," tutur Rahmadi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Baca juga: ORI: Era media sosial jadikan pemerintah mawas diri tingkatkan layanan
Sementara tahun 2025, ia menyebut ORI telah menyelesaikan sebanyak 8.892 laporan dengan substansi yang paling banyak dilaporkan, yaitu agraria, pendidikan, dan kepegawaian.
Dia mengatakan jumlah tersebut telah melampaui target 7.700 laporan yang telah ditetapkan.
Membahas laporan keuangan, Rahmadi menyampaikan bahwa pada tahun lalu, Ombudsman RI mencapai realisasi anggaran sebesar Rp215,5 miliar dari pagu efektif Rp218,54 miliar atau sebesar 98,61 persen.
Kemudian tahun 2026 sampai dengan 13 Juli, ORI telah merealisasikan 52,99 persen atau sebesar Rp116,233 miliar dari pagu efektif Rp219,36 miliar.
Baca juga: ORI perluas penilaian Opini Ombudsman 2026 hingga BUMN-BHMN
Ia juga menyampaikan Ombudsman RI telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama sembilan tahun berturut-turut.
"Pencapaian ini merupakan motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan," ujarnya.
Menanggapi, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan apresiasi atas kinerja mitra Komisi II di tengah keterbatasan anggaran.
Khusus kepada Ombudsman, dia meminta pendampingan saat kunjungan kerja di masa reses DPR RI untuk mendapatkan tambahan gambaran kinerja pelayanan publik di daerah.
"Kami berharap kinerja di tahun 2026 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya," ungkap Rifqinizamy.
Dalam RDP tersebut turut hadir Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Robert Na Endi Jaweng, Syafrida Rasahan, dan Partono.
Baca juga: ORI sebut PEKPPP Mandiri instrumen cegah malaadministrasi sejak dini
Baca juga: ORI resmi memulai pelaksanaan Opini Ombudsman RI 2026
Baca juga: ORI: Koordinasi diperlukan atasi lambatnya penyerahan sertifikat rumah
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
