Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia (FSB UKI) menggelar Konferensi Internasional "Archipelagic Flows" yang membahas pentingnya perspektif kepulauan sebagai landasan dalam pembangunan nasional.
Dekan FSB UKI Susanne A.H. Sitohang mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan konferensi tingkat dunia ini sebagai hasil kerja sama berbagai pihak dan dukungan penuh dari Sivitas Akademika UKI.
"Melalui konferensi internasional ini, setiap peserta dapat bertukar gagasan serta belajar dari perbedaan satu sama lain. Saya berharap konferensi ini dapat menjadi agen perubahan kecil yang membawa kita menuju dunia yang lebih baik," kata Susanne dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Pembahasan tersebut tertuang saat UKI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional Archipelagic Flows, konferensi gabungan the 6th Critical Island Studies (CIS) and 31st Performance Studies international (PSi) pada 15-18 Juli 2026.
Susanne menyebut, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau dan menjadi rumah bagi lebih dari 700 bahasa.
Setiap pulau di Indonesia memiliki kekayaan budaya dengan ciri khas masing-masing daerah, seperti tarian adat, pakaian adat, dan rumah adat.
"Maka dalam kesempatan ini, UKI menjadi pusat pertemuan bagi lebih dari 350 akademisi, seniman, dan aktivis dari 35 negara di dunia untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai ekologi, lingkungan kepulauan termasuk lautan yang ada di dunia," jelasnya.
Baca juga: UKI bahas strategi Korea Selatan perluas pengaruh di ASEAN
President Critical Island Studies Maria Luisa Torres Reyes menjelaskan, kolaborasi antara Critical Island Studies, Performance Studies international, dan UKI ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam, terutama di lingkungan kepulauan.
"Konferensi internasional ini mempertemukan para akademisi, ahli, praktisi berbagai interdisipliner ilmu untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan dalam upaya cara menjaga keberlangsungan kelestarian alam yang ada di planet bumi," kata Maria.
Beberapa masalah tersebut diantaranya masyarakat adat di kawasan pesisir yang terusir dari tempat tinggal mereka dan rusaknya terumbu karang yang berdampak terhadap ekologi laut.
"Maka konferensi internasional ini menyoroti pentingnya cara mengelola lingkungan terutama di wilayah kepulauan. Serta pentingnya memperjuangkan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir pantai," ujar Maria.
Sementara itu, akademisi FSB UKI Veda Sitepu turut hadir membahas mengenai hak perempuan nelayan pesisir atas akses ekonomi ditinjau dari perspektif keadilan hukum dan kesetaraan gender.
"Perempuan nelayan memegang peranan vital dalam menopang perekonomian rumah tangga dan masyarakat pesisir melalui keterlibatan mereka dalam perikanan tangkap, pengolahan ikan, pemasaran, serta distribusi produk perikanan. Namun, perempuan nelayan masih kurang diakui sebagai pelaku ekonomi dan tetap terpinggirkan dalam tata kelola perikanan," jelas Veda.
Baca juga: Akademisi nilai pariwisata bahari tingkatkan kesejahteraan masyarakat
Meskipun hukum Indonesia secara formal mengakui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, namun penerapannya belum memberikan perlindungan hukum yang efektif maupun akses ekonomi yang adil bagi perempuan nelayan.
Mereka sebagian besar masih belum tercakup dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan dan belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari program pembangunan pemerintah.
"Perlindungan hukum bagi perempuan nelayan lebih bersifat formal daripada substantif. Pencapaian keadilan substantif memerlukan kebijakan afirmatif serta penerapan kerangka hukum dan regulasi yang responsif gender secara lebih efektif," ucap Veda.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya merevisi atau menerbitkan peraturan turunan untuk mendefinisikan dan mengakui secara eksplisit perempuan nelayan sebagai pelaku yang sah. Definisi hukum tersebut harus mencakup kegiatan pra-panen maupun pascapanen yang melibatkan peran kunci perempuan.
"Penting menerapkan pengarusutamaan gender dalam program-program perikanan guna memastikan bahwa peningkatan kapasitas, pembiayaan, asuransi, dan keanggotaan koperasi dapat diakses secara setara oleh perempuan," ujarnya.
Baca juga: UKI soroti perlindungan tanah ulayat dan risiko komodifikasi adat
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
