Jakarta (ANTARA) - Menteri-menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menegaskan kembali komitmen untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian, stabilitas kawasan, dan memperkuat Sentralitas ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro, melalui pernyataan yang dikutip dari laman website ASEAN 2026 di Jakarta pada Rabu, mengatakan ASEAN akan terus melibatkan Myanmar dan mendorong implementasi Five-Point Consensus (Konsensus Lima Poin) sebagai kerangka utama penyelesaian krisis di negara tersebut.
“Melalui pertemuan-pertemuan ini, saya optimistis terhadap komitmen kita untuk membantu Myanmar mencapai solusi yang berkelanjutan, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri, serta pada akhirnya bermanfaat bagi rakyat Myanmar dan kawasan secara keseluruhan,” kata Lazaro usai pertemuan Extended Informal Consultation (EIC) yang berlangsung di Filipina.
Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada 2021 mencakup penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif antara seluruh pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, serta kunjungan utusan tersebut ke Myanmar untuk memfasilitasi dialog dengan semua pemangku kepentingan.
Menurut Lazaro, pembahasan dalam pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari konsultasi informal mengenai Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand, pekan lalu.
“Melalui Extended Informal Consultation hari ini, kami melanjutkan pembahasan mengenai langkah ke depan, termasuk keterlibatan ASEAN dengan Myanmar dan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di negara tersebut,” ujarnya.
Salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dengan masa tugas jangka panjang guna memastikan kesinambungan upaya diplomatik ASEAN. Skema tersebut akan menggantikan mekanisme saat ini, di mana utusan khusus hanya menjabat selama satu tahun.
Lazaro mengatakan para menteri juga membahas mekanisme bagi ASEAN untuk menilai perkembangan situasi di Myanmar sebagai bagian dari evaluasi implementasi Konsensus Lima Poin.
"Para Menteri Luar Negeri sepakat bahwa usulan-usulan tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pejabat Senior ASEAN agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen hasil pertemuan," katanya.
Adapun Myanmar dilanda krisis politik dan keamanan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021.
ASEAN sejak saat itu menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai acuan utama dalam mendorong penyelesaian damai atas krisis tersebut, meskipun implementasinya hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan.
Baca juga: ASEAN tinjau implementasi Konsensus Lima Poin akhiri konflik Myanmar
Baca juga: Dukung rekonsiliasi, RI siap jadi tuan rumah dialog Myanmar
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
