NEXT Indonesia Center: Danantara bisa manfaatkan 'talent pool' BUMN

Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan Danantara bisa memanfaatkan program talent pool yang sudah berjalan di BUMN untuk mencari kandidat yang dapat memimpin badan usaha milik negara maupun anak usahanya.

“Sebaiknya Danantara memprioritaskan mereka (talenta dalam talent pool) sebagai kandidat untuk memimpin BUMN maupun anak usaha di bawahnya,” ujar Herry ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Herry menilai program talent pool yang telah berlangsung di BUMN melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki talenta untuk menjadi pemimpin BUMN.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Danantara bisa memprioritaskan mereka dalam memimpin BUMN maupun anak usaha BUMN di tengah-tengah gencarnya restrukturisasi BUMN.

“Mereka adalah SDM terlatih dan berpengalaman, ketimbang mencari baru dari luar,” kata Herry.

Ia mengatakan penggabungan usaha akan berdampak pada penumpukan SDM, terutama di tingkat menengah dan bawah.

Oleh karena itu, selain meminta Danantara untuk memanfaatkan talent pool yang sudah ada, Herry juga mengusulkan agar Danantara membuat kebijakan moratorium atau hiring freeze dalam rekrutmen SDM, terutama di level menengah dan bawah.

“Itu agar kinerja BUMN lebih efisien dari sisi operasional,” kata Herry.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha milik negara yang tengah dijalankan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi.

Ia juga mengatakan Danantara saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada 2026.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi BUMN tidak merugikan para pekerja. “Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK".

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.