BPH Migas pastikan solar subsidi tepat sasaran untuk nelayan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan Pertamina Patra Niaga meninjau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, guna memastikan distribusi solar diterima oleh nelayan yang berhak.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas layanan penyaluran BBM subsidi, khususnya bagi sektor perikanan, berjalan dengan baik.

"Untuk memastikan bahwasanya distribusi BBM solar tidak ada kendala dan didistribusikan kepada nelayan yang tepat, tidak diperjualbelikan lagi, dan tidak dikonsumsikan untuk non nelayan," ujar Wahyudi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Wahyudi, hasil pemantauan menunjukkan mayoritas kapal yang beroperasi di TPI Tawang merupakan kapal nelayan berkapasitas di bawah 30 Gross Tonnage (GT).

Dari sekitar 1.082 kapal yang tercatat di kawasan tersebut, sekitar 1.000 kapal merupakan kategori 5 GT yang menjadi kelompok utama pengguna solar subsidi.

"Satu hari rata-rata pengambilan BBM dengan surat rekomendasi 300-500 surat rekomendasi, tergantung kegiatan masyarakat yang akan melaut," katanya.

Wahyudi menilai tata kelola penyaluran di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan TPI Tawang telah berjalan dengan baik. Pertamina Patra Niaga juga mengatur pengiriman pasokan lebih awal agar nelayan dapat memperoleh solar subsidi sesuai jam pelayanan, yakni pukul 09.00-17.00 WIB.

Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory menyampaikan pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan manfaat subsidi energi benar-benar diterima oleh nelayan sebagai kelompok yang berhak.

Selain memastikan ketepatan sasaran penerima, BPH Migas juga mendorong peningkatan pelayanan di SPBU Nelayan agar proses penyaluran solar subsidi berlangsung lebih tertib, lancar, dan mendukung aktivitas nelayan dalam melaut.

"Kami juga memastikan pelayanan SPBU tidak lagi antre dan BBM subsidi ini tepat sasaran," ujar Hasbi.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menilai pelayanan penyaluran BBM bagi nelayan telah berjalan dengan baik. Penyempurnaan mekanisme antrean diharapkan dapat terus diperbaiki agar proses pengisian solar menjadi lebih tertib dan efisien.

"Jadi, kita upayakan ke depannya lebih mudah lagi untuk antreannya dan ada solusi dikasih nomor, mungkin. Sehingga, pada akhirnya memudahkan nelayan untuk bekerja yang harapannya hasilnya akan lebih banyak lagi untuk keluarga, untuk memajukan daerah," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.