BKPM dorong perusahaan tambang lakukan hilirisasi mineral kritis LTJ

kandungan logam tanah jarang yang ditemukan dalam ekspor mineral kritis bisa diolah lebih lanjut, sebab logam tanah jarang memegang peranan yang strategis dalam industri pertahanan dan industri-industri lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong perusahaan tambang untuk melakukan hilirisasi mineral kritis logam tanah jarang (LTJ), sehingga tak diekspor dalam bentuk mentah.

“Harapannya seperti itu (perusahaan lakukan hilirisasi). Jangan sampai hanya dalam bentuk mentah itu diekspor,” ujar Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu bara BKPM Rizwan Aryadi Ramadhan ketika ditemui setelah acara penandatanganan Kontrak Front-End Engineering Design (FEED) dan EPCC Framework Agreement di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kandungan logam tanah jarang yang ditemukan dalam ekspor mineral kritis bisa diolah lebih lanjut, sebab logam tanah jarang memegang peranan yang strategis dalam industri pertahanan dan industri-industri lainnya.

“Jadi, semua komoditas yang ada, baik mineral, batu bara, dan yang lainnya bisa diolah atau peningkatan nilai tambahnya dilakukan di Indonesia dari tahap awal sampai tahap akhir. LTJ cukup strategis dalam konteks industri pertahanan atau mungkin industri lainnya,” ujar Rizwan.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan berbagai hambatan ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7).

Rapat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor sekaligus merespons laporan pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral ikutan yang tertahan, seperti kasus di Pangkal Pinang.

Dudung menjelaskan kendala muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur batas maksimal kandungan mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan dalam komoditas ekspor.

Dudung mengungkapkan saat ini terdapat banyak kapal ekspor yang tertahan akibat ketakutan dan keraguan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

Ia memastikan KSP bakal rutin menggelar rapat koordinasi secara berkala guna mengurai setiap pengaduan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.