Menghidupkan kembali debt-for-education swap tidak berarti Indonesia gagal membayar utang
Jakarta (ANTARA) - Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 26 Juli terjadi ketika perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.
Rupiah bergerak melemah hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS. Beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Besarnya kewajiban itu membuat kenaikan biaya pinjaman dan pelemahan rupiah berpotensi mempersempit kemampuan pemerintah membiayai program prioritas.
Rasio utang Indonesia memang masih berada dalam batas yang secara makro dianggap terkendali. Namun, ukuran keberlanjutan fiskal tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto. Besarnya bunga, jatuh tempo, komposisi mata uang, dan kualitas penggunaan utang juga menentukan ruang yang tersisa untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Konteks inilah yang membuat pembahasan dalam Transforming Education Summit+4 atau TES+4 di Markas Besar UNESCO, Paris, pada 10 Juli sangat relevan bagi Indonesia. Forum tersebut membawa peringatan yang tidak nyaman: krisis pendidikan global semakin diperburuk oleh krisis pembiayaan.
UNESCO mencatat 113 negara dengan jumlah penduduk mencapai 6,1 miliar jiwa mengeluarkan biaya pelayanan utang lebih besar daripada belanja pendidikan. Bantuan internasional untuk pendidikan diproyeksikan turun hingga 30 persen antara 2023 dan 2027.
Sementara itu, negara berpendapatan rendah dan menengah-bawah menghadapi kesenjangan pembiayaan pendidikan sekitar 97 miliar dolar AS setiap tahun.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan tidak mungkin hanya mengandalkan perubahan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, atau kecerdasan artifisial. Semua gagasan itu membutuhkan guru yang kompeten, sekolah yang layak, listrik, internet, buku, laboratorium, serta anggaran yang berkelanjutan.
Karena itu, salah satu gagasan penting yang diperkenalkan kembali dalam TES+4 adalah mekanisme debt for education swap. Melalui skema ini, negara kreditur menghapus sebagian piutangnya dengan syarat negara debitur mengalokasikan dana dalam mata uang domestik untuk program pendidikan yang disepakati.
Indonesia bukan pendatang baru dalam diplomasi pertukaran utang. Jerman menjadi salah satu mitra awal Indonesia, yang dimotori oleh Bappenas dalam pelaksanaan debt-for-development swap. Kesepakatan pada Desember 2002 menghapus piutang Jerman senilai 25,6 juta euro.
Sebagai imbalannya, Indonesia menyediakan dana rupiah setara 12,8 juta euro untuk pelatihan guru serta pembangunan dan perlengkapan 511 pusat sumber belajar di 17 provinsi.
Kesepakatan berikutnya pada November 2004 menghapus utang sekitar 23 juta euro beserta bunganya. Indonesia kemudian menyediakan dana rupiah setara 11,5 juta euro untuk pembangunan 100 sekolah menengah pertama di sepuluh provinsi terpencil di Indonesia timur.
Skema serupa digunakan untuk rehabilitasi sekolah setelah gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta program beasiswa Indonesia–Jerman.
Jalur diplomasi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
