Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kehadiran kami dalam rapat koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara," kata Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan di Muara Teweh, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Felix usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (30/7).
Menurut dia, melalui koordinasi yang intensif ini, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian.
"Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah," kata Felix Sonadie.
Baca juga: Pencegahan Karhutla di Barito Utara tanggung jawab bersama
Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional. Bencana alam didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,10 persen dan bencana geologi 0,90 persen, dengan urutan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.
BNPB memprediksi puncak risiko akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, dengan kategori risiko tinggi yang meluas terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan (meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi).
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan potensi karhutla di Kalteng memerlukan perhatian serius menyusul meningkatnya titik api dan kemunculan kabut asap selama Juli 2026. Berdasarkan laporan Pemprov Kalteng, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.
"Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah," tegas Agustiar.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Baca juga: BPBD Barito Utara serahkan sarpras MPA untuk antisipasi karhutla
Gubernur Agustiar menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak terlambat mengambil langkah taktis di daerah masing-masing.
"Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama Forkopimda. Mari kita jadikan rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan karhutla terkendali dan Kalimantan Tengah bebas kabut asap," ujar Agustiar.
Pewarta: Kasriadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
