RI, Kamboja bahas pembentukan satgas berantas sindikat penipuan daring

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengusulkan pembentukan satuan tugas bersama (Joint Task Force) dengan Kamboja untuk memperkuat upaya pemberantasan sindikat penipuan daring yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI).

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri pada Jumat disebutkan bahwa usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno saat melakukan kunjungan kerja ke Phnom Penh pada 27–29 Juli 2026 bersama delegasi lintas kementerian.

Dalam kunjungan itu, Havas bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Kamboja Sar Sokha serta Menteri Senior untuk Misi Khusus dan Kepala Sekretariat Komisi Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja Chhay Sinarith.

Pemerintah Kamboja menyambut baik usulan tersebut yang akan berfokus pada koordinasi penegakan hukum terhadap WNI yang terlibat dalam jaringan penipuan daring di negara tersebut.

Kamboja juga merespons positif tawaran Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, termasuk terkait pemenuhan standar Financial Action Task Force (FATF) dan penguatan kemampuan forensik digital.

Selain itu, Indonesia mendorong penyelesaian perpanjangan kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Dalam pertemuan tersebut, Havas menyampaikan apresiasi atas rencana penyelenggaraan konferensi internasional mengenai pemberantasan penipuan daring di Phnom Penh pada September 2026.

"Indonesia mendukung inisiatif Kamboja dan siap berpartisipasi pada konferensi," kata Havas.

Selama berada di Phnom Penh, Havas mengunjungi tempat penampungan sementara bagi WNI yang pernah terlibat dalam sindikat penipuan daring dan masih menunggu proses pemulangan.

Dalam kesempatan itu, ia mendapat penjelasan mengenai langkah-langkah pendampingan yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, termasuk pembahasan mengenai proses hukum terhadap para WNI setelah tiba di Indonesia.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Havas menyampaikan kuliah umum mengenai perkembangan geopolitik global yang dihadiri lebih dari 100 pejabat pemerintah Kamboja dan anggota korps diplomatik di Phnom Penh. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya persaingan global.

"Lanskap geopolitik yang dinamis membutuhkan dialog berkelanjutan dan saling pengertian untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat kerja sama antarnegara," ujar Havas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.