"Keputusan Presiden (Joko Widodo) ini bisa merusak tatanan dan sistem kaderisasi di Polri," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, menurut dia, ada lima angkatan yang lebih senior dibandingkan Tito untuk bisa dipertimbangkan menjadi Kapolri.
Meski memilih calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, menurutnya, Presiden harus memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan calon kapolri yang ditunjuknya.
"Seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Artinya kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. Pensiunnya pun masih lama, tahun 2022," katanya.
Ia berpendapat masih banyak jenderal bintang tiga senior lainnya yang lebih pantas untuk mengisi jabatan Kapolri saat ini.
"Tito terlalu junior, masih banyak senior diatas dia. Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang. Tapi jangan sekarang," katanya.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan internal Polri tetap solid pasca Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.
"Insya Allah enggak ada masalah. Internal (Polri) patuh dan loyal pada apa yang diputuskan Presiden (Joko Widodo). Polri menghormati keputusan Presiden, kami sambut baik," kata Irjen Boy Rafli.
Sementara terkait Tito yang dari sisi senioritas melompati beberapa angkatan, menurut Boy, hal itu tidak masalah. "Itu tidak masalah. Roda organisasi akan berjalan normal setelah ada pergantian (Kapolri)," kata mantan Kapolda Banten itu.
Sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan institusinya telah menerima surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri.
"DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo meminta pencalonan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, pada Kamis (16/6) Pimpinan DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan untuk membahas pencalonan Komjen Tito tersebut. Setelah itu menurut dia, akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk diagendakan dibahas dalam Rapat Paripurna.
"Setelah itu diproses di Komisi III DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.
Dia mengatakan, dirinya sudah mengkomunikasikan dengan Ketua Komisi III DPR terkait pencalonan Tito tersebut dan kemungkinan uji kelayakannya bisa dilakukan pada 22 Juni 2016.
Pewarta: Anita P Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
