Jakarta (ANTARA) - Menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, berbagai isu politik dan kebangsaan menjadi perhatian pada Minggu (2/8), mulai dari tata cara pendaftaran Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, contoh sambutan ketua panitia HUT RI, ajakan Kowani mengibarkan Merah Putih sepanjang Agustus, dorongan PIMA memperkuat sinergi pengembangan sektor maritim, hingga imbauan Menko Polkam agar pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Simak rangkuman politik populer ANTARA selengkapnya,
Cara daftar Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, simak syarat dan jadwalnya
Upacara kemerdekaan di Istana Merdeka menjadi salah satu agenda nasional yang selalu menarik perhatian masyarakat. Setiap tahun, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk hadir langsung sebagai peserta undangan melalui mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan.Masyarakat diimbau memantau informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak tertinggal.
4 contoh sambutan ketua panitia 17 Agustus 2026 singkat, formal, dan penuh makna
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Salah satu bagian penting dalam acara tersebut adalah sambutan ketua panitia sebagai pembuka kegiatan.
PIMA minta pengurus daerah perkuat sinergi kembangkan maritim
Ketua Umum Perkumpulan Insan Maritim Andalan (PIMA) Harnoto Darsono meminta seluruh pengurus daerah memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengembangkan potensi maritim Indonesia.
Kowani ajak masyarakat kibarkan Merah Putih sepanjang Agustus
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengajak masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, fasilitas umum, dan lingkungan permukiman selama 1–31 Agustus 2026 untuk memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.
Menko Polkam minta pemda terdepan sampaikan informasi ke publik
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah menjadi yang terdepan menyampaikan informasi kepada publik dalam menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
