Thailand tolak pernyataan pelapor khusus PBB soal HAM di Kamboja

Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Thailand menolak pernyataan pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Kamboja, dengan mengatakan bahwa Bangkok tidak memulai konflik antara kedua negara, ungkap media nasional Thai PBS World.

Kementerian Luar Negeri Thailand, Minggu (2/8), mengatakan Pelapor Khusus PBB Tom Andrews telah menyiratkan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini bahwa Bangkok bertanggung jawab atas dimulainya konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil Kamboja.

Kementerian tersebut menegaskan bahwa Thailand tidak memulai konflik tersebut, dengan mengatakan bahwa konflik itu diakibatkan oleh serangan "tanpa pandang bulu" oleh pihak Kamboja yang "menargetkan daerah sipil di Thailand," ungkap laporan stasiun televisi itu.

Pada konferensi pers di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, Andrews mengatakan sekitar 650.000 warga sipil Kamboja mengungsi dari daerah perbatasan pada akhir tahun lalu, dengan lebih dari 20.000 masih belum dapat kembali ke rumah mereka.

Andrews mengatakan dia telah berbicara dengan warga sipil yang tidak dapat kembali karena desa dan kota mereka "sekarang diduduki oleh tentara Thailand."

Dia menambahkan bahwa "merupakan masalah hukum internasional bahwa mereka yang mengungsi akibat konflik bersenjata memiliki hak untuk kembali ke rumah-rumah mereka."

Menanggapi pernyataan Andrews itu, Bangkok mengatakan beberapa dari mereka yang digambarkan sebagai pengungsi internal (IDP) itu adalah warga Kamboja.

Mereka itu telah tinggal di wilayah Thailand, yang sebelumnya dibuka untuk memberi mereka tempat tinggal sementara di bawah program bantuan kemanusiaan pada akhir 1970-an.

Ketika kondisi di Kamboja kemudian membaik, warga Kamboja tersebut tidak kembali ke negara mereka meski telah berulang kali diminta oleh Thailand, kata kementerian tersebut. Dengan begitu mereka tidak termasuk dalam definisi IDP.

Ditambahkan bahwa hak untuk kembali tidak boleh dieksploitasi untuk "tujuan politik atau propaganda, tetapi harus dijunjung tinggi bersamaan dengan kepedulian dan prinsip kemanusiaan yang tulus."

Pemerintah Kamboja memiliki tanggung jawab untuk merawat warganya yang terkena dampak konflik dan mengungsi di dalam Kamboja, menurut Kementerian Luar Negeri Thailand.

Thailand siap untuk membangun kembali hubungan dengan Kamboja, tetapi upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang tulus dan sungguh-sungguh dari Phnom Penh, tulis pernyataan tersebut.

Puluhan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi selama pertempuran pada 2025 sebelum kedua negara menandatangani perjanjian perdamaian di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada Oktober 2025 di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Meskipun pertempuran telah berhenti, ketegangan tetap ada di sepanjang perbatasan. Kamboja menuduh Thailand menduduki sebagian wilayahnya.

Sumber: Anadolu

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.