Pemkot: data valid bantu pemerintah rumuskan kebijakan tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara menegaskan data yang valid sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat

“Data yang dihasilkan melalui kegiatan sensus maupun pendataan lainnya memiliki peran penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang tepat,” kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Utara Muhammad Andri usai evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jakarta Utara, Senin.

Dia mengatakan seluruh data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi landasan bagi perencanaan program yang berkualitas.

“Termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi daerah,” ujar Andri.

Menurut dia, kualitas data tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat.

Data yang valid, kata dia, akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga berbagai program pembangunan maupun perlindungan sosial dapat memberikan manfaat secara optimal.

“Kebijakan yang baik dan benar dapat mendorong ekonomi berjalan dengan baik. Masyarakat juga akan lebih banyak terbantu untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tutur Andri.

Dia mencontohkan berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya jaminan kesehatan dan bantuan sosial yang membutuhkan dukungan data akurat sehingga penerima manfaat dapat ditetapkan secara tepat.

"Kami mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama memastikan kualitas data yang dimiliki pemerintah," ucap Andri.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara Theresia Parwati mengatakan pihaknya terus memperkuat pembinaan statistik sektoral sekaligus memonitor pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara.

Dia menilai data yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih baik.

Menurut dia, kebijakan tepat sasaran memerlukan data yang akurat. Selain itu, data yang berkualitas juga dapat mengurangi duplikasi dan perbedaan angka, serta mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Theresia menuturkan konsep data terintegrasi perlu terus diperkuat dengan menggunakan standar data yang sama sehingga berbagai perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang konsisten untuk kebutuhan intervensi pembangunan.

Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Jakarta Utara berencana memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk konten kreator untuk membantu menjaring pelaku usaha ekonomi digital yang menjadi bagian dari perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Theresia mengungkapkan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.

“Kami berharap seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan dapat mendukung petugas di lapangan sehingga proses pendataan dapat berjalan optimal,” tutur Theresia.

Lebih lanjut, dia mengajak seluruh elemen untuk menjadikan data bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan bagian dari budaya kerja dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Data terbaik lahir dari kolaborasi kita semua. Harapannya, ke depan kita dapat menggunakan data yang sama untuk menentukan intervensi pembangunan. Mari bersama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Utara,” ungkap Theresia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.