Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kesiapan proyek menjadi kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) agar memperoleh pembiayaan dan dapat berlanjut ke tahap konstruksi.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat mengatakan proyek PLTA memiliki siklus pengembangan yang panjang sehingga aspek teknis, lingkungan, sosial, perizinan, kelembagaan, dan pembiayaan harus dipersiapkan sejak awal.
“Penting dari awal kita menerapkan HydroSelect dan Hydropower Sustainability Standard agar bankability-nya naik,” kata Abdul dalam Indonesia Hydropower Summit 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan HydroSelect merupakan instrumen penyaringan awal untuk mengidentifikasi 12 risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) pada tahap konsep dan prakelayakan proyek.
Baca juga: Proyek pembangunan PLTA 300 MW di Kaltim resmi dimulai
Adapun Hydropower Sustainability Standard (HSS) merupakan standar untuk menilai kinerja keberlanjutan proyek PLTA pada tahap persiapan, konstruksi, hingga operasi.
Menurut Abdul, penerapan kedua instrumen tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kelayakan proyek sehingga lebih mudah memperoleh dukungan lembaga pembiayaan, investor, kontraktor, serta rantai pasok internasional.
Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Sebanyak 76 persen dari tambahan kapasitas tersebut berasal dari energi baru dan terbarukan serta sistem penyimpanan energi, termasuk pengembangan pembangkit hidro sebesar 11,7 GW.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
