Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dijaga dari praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
"Menjaga ASN dari praktik judi online dan pinjaman online ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan,” ucapnya dalam agenda Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal bagi ASN, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Pihaknya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas ASN dalam menghadapi tantangan di era digital.
Di satu sisi, transformasi digital berpeluang meningkatkan kapasitas ASN dalam kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Namun di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan, seperti maraknya praktik judol dan pinjol ilegal yang dapat mengancam finansial, mental, serta integritas ASN.
Baca juga: Menteri PANRB minta ASN tak terlibat judol dan pinjol
Karena itu, Rachmat Pambudy menekankan transformasi digital harus diiringi dengan penguatan integritas aparatur.
“Integritas ASN adalah fondasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan dipercaya publik. Keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya ditentukan oleh kualitas ASN yang berintegritas sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, pelayanan publik yang baik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat," ujar Kepala Bappenas.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti turut menambahkan bahwa fenomena judol dan pinjol ilegal yang berkembang menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional
"Dampaknya tidak lagi hanya terbatas pada persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan mental, produktivitas kerja, hingga tata kelola pemerintahan," kata Teni.
Baca juga: Pemerintah perpanjang WFH ASN hingga akhir September 2026
Risiko akibat terlibat dalam judol dan pinjol ilegal dinilai memiliki konsekuensi yang lebih besar bagi ASN sebagai penggerak pembangunan. Maka dari itu, dia mengingatkan tentang urgensi pencegahan melalui penguatan literasi digital dan literasi keuangan, peningkatan kesadaran terhadap risiko, serta kolaborasi lintas sektor.
Melalui sosialisasi ini, ASN diharapkan semakin mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan praktik judi online maupun pinjaman online ilegal, sekaligus menjadi agen perubahan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas.
“Penguatan literasi digital dan literasi keuangan diharapkan menjadi bekal bagi ASN untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045,” ungkap Menteri PPN.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
