Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu. Padahal negara berkewajiban menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terus membangun soliditas keamanan di Kota Pahlawan sebagai pondasi sebagai kota metropolitan sekaligus pusat ekonomi di Jawa Timur.
Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri memilih pendekatan menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus dibangun melalui kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
"Surabaya ini kota metropolitan. Berbagai macam ras, suku, agama, dan kelompok hidup berdampingan. Karena itu kita harus mampu melakukan mitigasi, melakukan pencegahan, sekaligus membangun deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan," ujarnya.
Baca juga: Kemenko IPK: Ada kajian awal perpanjangan kereta cepat ke Surabaya
Ia menilai keamanan kota bukan semata tanggung jawab pemerintah, TNI, maupun Polri karena keberhasilan menjaga kondusivitas Surabaya justru bergantung pada tumbuhnya kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat.
"Surabaya tidak bisa dijaga hanya oleh pemerintah, Pak Wali Kota, RT, RW, ataupun aparat keamanan saja. Kota ini hanya bisa aman kalau seluruh komponen memiliki kesadaran bersama untuk menjaganya," tuturnya.
Menurutnya, pandangan tersebut bukan tanpa alasan karena sebagai pusat perdagangan, jasa, investasi, pendidikan, hingga industri kreatif, Surabaya menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Karena itu, setiap gangguan keamanan diyakini akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kalau Surabaya tidak kondusif, maka ekonomi pasti akan terganggu. Padahal negara berkewajiban menjamin rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Ribuan rumah tidak layak huni di Surabaya terima manfaat program BSPS
Untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, ia menggagas silaturahmi rutin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menariknya, pertemuan tersebut tidak selalu dilakukan secara formal di ruang rapat, melainkan bergiliran di berbagai tempat agar komunikasi antarpimpinan semakin cair.
"Silaturahmi Forkopimda kita rutinkan. Kemarin di DPRD, nanti bisa di tempat Dandim, berikutnya di Polrestabes. Kita bergiliran supaya kebersamaan itu benar-benar terbangun," ujarnya.
Menurutnya, hubungan yang akrab akan mempermudah koordinasi ketika menghadapi persoalan di lapangan. Dengan saling mengenal secara personal, komunikasi dapat berlangsung lebih cepat tanpa terhambat birokrasi.
"Bukan hanya bertemu saat rapat resmi, tetapi membangun kebersamaan sebagai satu tanggung jawab bersama menjaga kota," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya terbitkan SE pembatasan pungutan di lingkup RT/RW
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
