Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengimbau 16 kementerian/lembaga segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Tito saat konferensi pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan dari 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk rehab-rekon, sebanyak 16 K/L di antaranya telah menerima alokasi anggaran.
Berdasarkan data yang dipaparkan, 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kemudian berdasarkan renduk, pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun.
Dokumen tersebut disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: Satgas nasional PRR tinjau lokasi terdampak bencana di Pasaman Barat
Tito mengungkapkan akan menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemda terdampak.
Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.
Ia juga telah mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 sehingga dapat melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga.
Sementara dukungan daerah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tambahan TKD Rp10,6 triliun yang telah diterima seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana. Ditambah lagi, daerah juga telah mendapatkan bantuan dari Presiden berupa belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp268 miliar.
"Jadi, kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp10,6 triliun dan bantuan presiden 268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan kementerian/lembaga yang belum menerima alokasi anggaran sesuai usulan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada 2026.
"Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan," jelasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Satgas PRR: Tahapan penanganan pascabencana harus sesuai kondisi
Baca juga: Aceh mulai beralih ke rehab rekon dengan fokus pemulihan infrastruktur
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
