Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penyelesaian Jalan Tol Harbour Road II (HBR II) ruas Ancol Timur-Pluit dalam rangka menjaga kelancaran transportasi dan pergerakan logistik nasional lewat Tanjung Priok.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani dalam peninjauan di Jakarta Utara, Kamis, menyampaikan tol elevated yang dikerjakan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) itu terus didorong agar dapat selesai secepatnya untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut dan menjaga akses logistik nasional di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami juga bergerak bersama untuk membantu manakala memang ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama untuk melakukan debottlenecking sekiranya memang ada permasalahan di lapangan. Sekali lagi, ini bukan tentang siapa yang melaksanakan, bukan CMNP, bukan WIKA, tetapi ini adalah proyek strategis nasional yang harus kita pastikan berjalan dan kelancarannya," ujar Fadjar.

Sampai dengan Juli 2026, total progres konstruksi HBR II sudah mencapai 44,12 persen. Dengan jumlah pembebasan lahan sudah mencapai 253.291 meter persegi atau 64,57 persen dari total target lahan yang digunakan dan lahan yang sudah dapat dilakukan konstruksi 319.895 meter persegi atau 81,55 persen dari target.

Terkait progres terkini pembangunan itu, Fadjar menyampaikan capaian itu sebenarnya sudah melebihi dari jadwal yang ditetapkan sampai dengan Juli 2026, dengan target penyelesaian pembangunan secara total adalah triwulan pertama 2028.

"Artinya kalau memang disampaikan bagaimana mempercepat. Ini sudah lebih cepat dari target, dengan target yang baru, tetapi tetap harapannya secepatnya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena menurut kami, sekali lagi, jalan tol ini dan beberapa jalan tol yang lain adalah program strategis nasional dan sifatnya sangat strategis untuk bisa membantu perekonomian dan juga transportasi serta logistik di Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar mengapresiasi pembangunan tol itu dikerjakan sepenuhnya oleh sumber daya manusia dari dalam negeri dan tidak menggunakan APBN.

"Karena memang instruksi Bapak Presiden sebesar-besarnya kita dorong adalah tanpa menggunakan APBN," tutur Roy.

Dia memastikan pemerintah akan terus mendukung dan melakukan evaluasi pembangunan tol tersebut dan mengharapkan target penyelesaian pembangunan pada triwulan I 2028 dapat dicapai.

Baca juga: Komisi V DPR minta pembangunan Tol Harbour Road II dipercepat

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.