Kementan dan Pemerintah Aceh percepat pemulihan pertanian pascabencana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Aceh bersinergi mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana di daerah tersebut, guna mengembalikan produktivitas lahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat terdampak bencana.

"Komitmen Kementerian Pertanian untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Aceh," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono dalam keterangan resmi terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Arief menyampaikan pihaknya menyambut baik penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, mengenai mekanisme dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

"Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur," ujar Arief.

Arief menjelaskan total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan.

Sisanya sebesar Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja (satker) pusat dan balai di bawah Kementan berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang langsung disalurkan sebagai manfaat kepada petani di Aceh.

Arief menyampaikan pelaksanaan program dari dana Rp530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah semestinya sudah rampung bulan Juni 2026. Namun, hingga kini baru terealisasi 48 persen.

"Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara," beber Arief.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun juga perlu percepatan.

Keterlambatan ini disebabkan lambatnya usulan penetapan CPCL (calon petani calon lokasi) dari pemerintah daerah. Tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan.

Dengan begitu, perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasinya agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana.

"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," katanya.

Arief melanjutkan semua program pemerintah pusat tersebut untuk masyarakat Aceh, dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya, mengingat waktu tersisa empat bulan.

Apabila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh.

“Anggaran tersisa masih sekitar Rp1,1 triliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan,” tambah Arief.

Selain program pemerintah, lanjut Arief menerangkan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja sudah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya pada masyarakat Aceh. Seluruh dana tersebut sudah tersalur sebagai dana bantuan di awal bencana.

Arief turut mengenang momen kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Menteri Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan persahabatan, di mana Gubernur menyampaikan langsung apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemulihan pascabencana sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.

"Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh," ujar Arief.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.