Kemerdekaan adalah ketika seorang anak dapat tumbuh tanpa terus-menerus menjadi sasaran eksploitasi algoritma
Per 25 Juni 2026, pemerintah menyebut sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh platform digital sebagai bagian dari pelaksanaan PP Tunas.
Bagi saya, arti penting angka itu bukan semata-mata pada jumlah akun yang dinonaktifkan. Ada perubahan prinsip yang lebih mendasar: menjaga anak di internet tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan keluarga.
Platform ikut memikul tanggung jawab. Ini masuk akal. Mereka membangun ruangnya, merancang sistemnya, mengumpulkan data, mengatur algoritma, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari perhatian pengguna. Sudah sewajarnya mereka ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang berada di dalam ruang tersebut.
Cara pandang serupa diperlukan ketika kita berbicara tentang judi online (judol).
Judi daring menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana teknologi dapat mengurangi kemerdekaan seseorang sambil menciptakan perasaan seolah-olah ia bebas memilih.
Seseorang memang menekan tombol taruhan sendiri. Di balik keputusan itu ada desain permainan, promosi agresif, afiliator, sistem pembayaran, algoritma pemasaran, dan berbagai mekanisme psikologis yang terus mendorong pemain untuk kembali.
Lama-kelamaan yang dipertaruhkan bukan hanya uang. Bisa juga berupa tabungan keluarga, ketenangan rumah tangga, kemampuan mengambil keputusan secara rasional, produktivitas, bahkan masa depan.
Karena itu, saya mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang bergerak melampaui pesan moral agar masyarakat sekadar "jangan berjudi".
Infrastruktur, masalahnya, ikut diserang. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online telah ditindak.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menelusuri rekening yang diduga menjadi bagian dari ekosistem perjudian daring. Sekitar 38 ribu rekening telah dilaporkan dan sekitar 32.500 di antaranya telah ditutup setelah melalui pemeriksaan.
Pendekatan seperti ini penting karena tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dipindahkan kepada individu. Kita tidak bisa meminta warga berenang lebih kuat sambil membiarkan arus semakin deras.
Tentu, pekerjaan sebesar ini tidak selesai hanya dengan jutaan pemblokiran. Situs dapat berganti alamat. Jalur pembayaran dapat berpindah. Anak dapat mencari cara untuk melewati verifikasi usia. Teknologi bergerak cepat dan para pelaku yang memperoleh keuntungan darinya akan terus beradaptasi. Justru di situlah tantangan menjaga ruang digital tetap berada.
Negara membutuhkan regulasi dan penegakan. Platform harus bertanggung jawab atas desain dan sistem yang dioperasikannya. Orang tua perlu mendampingi anak. Sekolah perlu mengajarkan literasi digital.
Media harus menjaga disiplin verifikasi. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kemampuan menggunakan teknologi tidak secara otomatis membuat kita mampu mengenali segala bentuk manipulasi di dalamnya.
Semua memiliki bagian
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
