Tanjungpinang (ANTARA) - Suatu pagi di pekan ketiga Juni 2026, kediaman pribadi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jalan Peralatan, Kilometer 7, Kota Tanjungpinang, tiba-tiba didatangi sejumlah orang berseragam rompi hitam.

Mereka adalah petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mengenakan atribut resmi (rompi hitam) sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Dari dalam rumah, gubernur dengan setelan kemeja putih dan celana kain hitam didampingi istri Dewi Kumalasari keluar menyambut kedatangan petugas, lalu mengajak mereka masuk dan menempati kursi ruang tamu.

Tidak lama, asisten rumah tangga orang nomor satu di Pemprov Kepri itu datang membawa hidangan air mineral beserta beberapa piring berisi mi lendir khas Tanjungpinang untuk menjamu petugas sensus.

"Silakan dimakan dulu. Pasti belum pada sarapan," kata Ansar kepada petugas sensus.

Sesaat kemudian, salah seorang petugas sensus menjelaskan kedatangan mereka berkaitan dengan kegiatan Sensus Ekonomi 2026, yakni program pendataan lengkap atas seluruh unit usaha atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan harus dijawab Ansar terkait jenis usaha yang dijalankan, pendapatan dan pengeluaran keluarga, serta aset atau fasilitas rumah tangga.

Seorang petugas lainnya siaga dengan telepon pintar beserta kertas dan pena untuk merekam atau mencatat setiap jawaban pertanyaan selama proses wawancara.

Pertanyaan dimulai dari silsilah keluarga, yang kemudian dijawab Ansar bahwa ia memiliki seorang istri dan dikaruniai dua orang anak.

Selanjutnya, pertanyaan petugas mengarah pada aktivitas usaha yang dimiliki Ansar dan keluarga, seperti industri, jasa, kos-kosan, hingga usaha digital.

"Saya hanya memiliki satu unit usaha skala UMKM, yaitu kedai kopi di Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak 2017," ujar Ansar, menjawab pertanyaan petugas sensus.

Ansar menjadi responden perdana Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kepri, yang menandakan bahwa pendataan sensus ekonomi per 10 tahun itu menyasar seluruh elemen tanpa terkecuali, mulai dari pejabat negara, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai orang awam.

Mantan Bupati Bintan, Kepri, itu pun tak lupa mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.

Sebab, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keamanan data

Kegiatan sensus ekonomi tahun ini secara nasional dimulai pada 15 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026, atau selama kurun waktu 2,5 bulan.

Untuk wilayah Kepri, BPS mengerahkan 1.589 petugas sensus yang disebar ke tujuh kabupaten/kota di daerah tersebut, dengan sasaran 197 ribu unit usaha, ditambah seluruh rumah tangga.

Pendataan juga menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.

Hingga 31 Juli 2026, realisasi sensus ekonomi di Kepri telah mencapai 75 persen dari target 100 persen sampai 31 Agustus 2026.

Capaian itu relatif tinggi berkat penerimaan masyarakat yang positif terhadap petugas sensus ekonomi. Selain itu, para petugas pun sudah terbiasa menggunakan instrumen pendataan dibanding pada tahap-tahap awal sensus.

Dari hasil sensus, sejauh ini, BPS Kepri berhasil memotret usaha yang tidak hanya di sektor bangunan khusus usaha (BKU), namun juga usaha dalam keluarga atau rumah tangga, contohnya usaha rumahan berbasis daring.

Petugas sensus terus menggesa finalisasi pendataan perusahaan besar, seperti industri, perdagangan, kompleks pertokoan dan mal.

Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menunggu giliran pendataan diimbau menerima petugas dan memberikan data sebenarnya, karena data sensus itu akan digunakan sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan ekonomi ke depan.

Pada Sensus Ekonomi 2026, BPS memprioritaskan keamanan data responden agar tidak bocor dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Upaya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip terima petugas, isi jawaban dengan benar, dan rahasia (TIR).

Seluruh petugas yang mendata sensus ekonomi melalui aplikasi Survei dan Sensus (FASIH), tidak bisa melihat maupun mengunduh data responden. Pasalnya, data otomatis langsung terkirim secara real time ke pusat data atau Big Data BPS RI.

Selain itu, para petugas sensus dilarang keras memberikan data individu responden kepada pihak lain. Kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam menyukseskan sensus ekonomi.

Karena itu, responden sensus ekonomi tak perlu khawatir memberikan data yang baik dan benar, karena data tersebut menjadi acuan pola pembangunan ekonomi 10 tahun ke depan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.