Satgas PRR sisir Padang Pariaman himpun data kerusakan bencana

Padang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dibentuk oleh pemerintah pusat telah menyisir wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun data kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumbar Brigjen Pol Yopie Indra Sepang di Padang, Selasa mengatakan penyisiran tersebut dilakukan oleh Tim Satgas pada Senin (10/8).

"Kami turun untuk mendapatkan data riil, hasilnya didapati sejumlah infrastruktur jalan yang rusak karena bencana di Padang Pariaman," katanya.

Ia menjelaskan kerusakan jalan itu terjadi pada lima titik strategis yang menjadi tumpuan aktivitas masyarakat dan penghubung bagi Kabupaten Padang Pariaman dengan kabupaten Agam.

Dengan rincian empat titik berada di ruas jalan Batu Basa-Batas Sungai Pingai, dan satu titik di Kelok Dama, Kudu Ganting.

Kerusakan tidak hanya terjadi akibat bencana alam yang terjadi pada 3 Agustus lalu, namun juga merupakan dampak bencana Sumatra pada November 2025.

"Kami melihat langsung anak sekolah terpaksa menyeberangi sungai dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor karena jalan rusak," jelasnya.

Ia mengatakan turunnya Tim Satgas PRR Pascabencana Sumatera ke Padang Pariaman adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap wilayah terdampak bencana, dimana pemerintah hadir untuk mempercepat pemulihan.

Setiap laporan dan temuan Tim Satgas di daerah akan dibawa ke pusat untuk dicarikan solusi serta penanganannya sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Satgas PRR Pascabencana Sumatra merupakan gabungan personel mulai dari Polri, TNI, dan berbagai kementerian atau lembaga terkait.

Khusus untuk wilayah Padang Pariaman Tim yang turun dipimpin Brigjen Pol Yopie Indra Sepang (Koordinator Wilayah Sumbar), bersama Kolonel Inf Feksy Dimuri Angi, dan Kombes Pol Dennie Andreas Dharmawan.

Kemudian anggota lainnya adalah Bripda Adriel Angkin Arisakti, Nurillah Utami (BNPB), dan Amalia Siti Rohmah (Kementerian PU).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.