Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat ketepatan penyaluran subsidi energi.
"Kerja sama ini akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Lingkup PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Senin (10/8/2026).
PKS ini juga mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG, sekaligus menjadi dasar integrasi sistem yang telah disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk validasi NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.
Baca juga: Purbaya bahas teknologi penyaluran BBM subsidi dengan Dirut Pertamina
PKS, yang ditandatangani Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, disaksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin.
"Kerja sama ini memperkuat sinergi antarpihak dalam mendukung penyaluran energi yang lebih tepat sasaran berbasis data," tambah Mars Ega.
Mars Ega juga mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat tata kelola penyaluran subsidi sekaligus menjaga pelayanan energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.
Baca juga: BRIN sebut teknologi ANG dapat hemat subsidi LPG hingga Rp26 triliun
Sementara itu, Teguh Setyabudi menjelaskan data kependudukan menjadi basis penting bagi berbagai layanan publik.
Hingga semester I 2026, jumlah penduduk Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa dengan hampir mendekati 99 persen penduduk wajib KTP telah terekam biometrik.
"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga," jelas Teguh.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
