RI jajaki kolaborasi dengan China perkuat pengawasan obat-pangan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong penguatan kerja sama regulatori dengan China, mulai dari pengawasan obat dan vaksin, obat bahan alam, kosmetik, hingga keamanan pangan olahan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia dan China memiliki hubungan erat dalam berbagai bidang, termasuk sektor farmasi, kesehatan, dan pangan.

Menurutnya, penguatan kerja sama regulatori diperlukan untuk memastikan produk yang beredar di kedua negara memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

"Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang erat dalam bidang obat dan makanan. Karena itu, kami ingin memastikan hubungan perdagangan dan industri tersebut berjalan seiring dengan penguatan sistem regulasi sehingga masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan berkhasiat," ujarnya.

Menurutnya, China mitra strategis bagi Indonesia karena menjadi salah satu sumber utama bahan baku farmasi (Active Pharmaceutical Ingredients/API, eksipien), serta produk farmasi. China juga memasok sekitar 30 persen impor obat bahan alam Indonesia dan menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia di sektor pangan olahan.

Pertemuan dengan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong secara khusus membahas potensi pengembangan kerja sama antara BPOM dengan berbagai otoritas dan institusi terkait di China.

Selain itu, pembaruan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan National Medical Products Administration (NMPA) China, yang sebelumnya berakhir pada Juni 2024.

Saat ini, BPOM sedang mendorong pembaruan kerja sama tersebut dengan cakupan yang lebih luas, termasuk regulasi obat, vaksin, produk biologi, bahan baku farmasi, obat bahan alam, kosmetik, serta teknologi regulatori digital.

Taruna berharap, pembaruan MoU tersebut menjadi kerangka payung bagi peningkatan pertukaran informasi regulatori, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, peningkatan kapasitas, serta pertukaran tenaga ahli.

"Pembaruan MoU BPOM dan NMPA bukan sekadar memperpanjang kerja sama yang sudah ada, tetapi menjadi momentum untuk membangun kolaborasi regulatori yang lebih luas, konkret, dan mampu menjawab perkembangan teknologi serta kebutuhan industri kesehatan," ujarnya.

Kerja sama juga diarahkan pada pengembangan pendekatan regulatory reliance dan collaborative review untuk mendukung akses yang lebih cepat terhadap obat, vaksin, produk biologi, dan advanced therapy medicinal products (ATMP).

Selain itu, kedua pihak dapat memperkuat kerja sama dalam pengawasan uji klinik, inspeksi good clinical practice (GCP), serta pengembangan inovasi farmasi.

Duta Besar RRC untuk Indonesia Wang Lutong menyambut baik dorongan kerja sama di bidang kesehatan dan farmasi, khususnya terkait dengan rencana investasi serta transfer teknologi alat kesehatan ke Indonesia.

"Saya pikir, kami juga ingin melihat kemungkinan pendirian pabrik-pabrik tersebut, kami ingin menjajaki kemungkinan itu," ujarnya.

Merespons pembahasan mengenai percepatan pembaruan kerja sama antara BPOM dan NMPA, ia menegaskan komitmen membantu memfasilitasi proses diplomasi agar dokumen kesepakatan dapat segera dilakukan finalisasi.

Ia mengapresiasi kejelasan regulasi Indonesia serta komitmen bersama untuk memperkuat diplomasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pengawasan obat dan makanan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.