Program Gen Z Surabaya seharusnya dinilai dari seberapa jauh uang publik mengubah kesempatan menjadi kemampuan, kemampuan menjadi kemandirian, dan kemandirian menjadi kekuatan ekonomi kampung
Surabaya (ANTARA) - Generasi muda membutuhkan ruang untuk mencoba, belajar, dan mengubah gagasan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ruang itu tidak selalu berupa fasilitas khusus, tetapi juga kesempatan untuk menyampaikan ide, mengembangkan kreativitas, dan menemukan jalan menuju kemandirian di lingkungan tempat mereka tumbuh.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, pemerintah kota mengalokasikan Rp5 juta setiap bulan untuk setiap rukun warga (RW) guna membuka ruang bagi generasi Z mengembangkan kreativitas, menjalankan kegiatan yang bermanfaat, sekaligus belajar mengelola potensi di lingkungannya.
Gagasan itu sesungguhnya memiliki fondasi yang kuat. Anak muda tidak ditempatkan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pengusul kegiatan. Mereka diminta menyusun gagasan, mengajukan proposal, menjalankan kegiatan, dan merasakan sendiri proses mengelola sumber daya publik.
Hanya saja, efektivitas sebuah program tidak berhenti pada besarnya anggaran atau baiknya tujuan. Ujian sesungguhnya justru muncul ketika anggaran tersebut harus bergerak dari dokumen menuju aktivitas nyata.
Pada akhir Juli 2026, persoalan itu mulai terlihat. Dari 31 kecamatan di Surabaya, baru sekitar empat sampai lima kecamatan yang mulai menyerap anggaran program tersebut, dengan realisasi disebut baru sekitar 2 persen.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa program yang menawarkan dana, sekaligus ruang kreativitas, justru belum banyak dimanfaatkan.
Pertanyaan tersebut penting karena program ini bukan sekadar bantuan kegiatan pemuda. Pemerintah sejak awal menghubungkannya dengan agenda yang lebih besar, yakni pengurangan pengangguran terbuka, penguatan ekonomi kampung, hingga pembentukan kemandirian generasi muda.
Secara regulasi, bantuan Rp5 juta per bulan untuk Karang Taruna RW memang diarahkan untuk kegiatan kepemudaan, sosial dan kemasyarakatan, kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta kegiatan lain yang mendukung Kampung Pancasila. Pencairannya juga mensyaratkan permohonan yang diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, rendahnya serapan tidak semestinya dibaca secara sederhana sebagai ketidakmauan anak muda mengikuti program. Bisa jadi persoalannya justru terletak pada desain program yang belum sepenuhnya bertemu dengan cara Gen Z bekerja, berorganisasi, berusaha, dan mengambil keputusan.
Program yang baik harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah anak muda memang membutuhkan uang terlebih dahulu, atau justru membutuhkan ekosistem yang membuat uang itu bisa bekerja?
Jembatan kerja
Surabaya sebenarnya memiliki modal yang cukup untuk menjadikan program Gen Z sebagai laboratorium ekonomi anak muda.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Surabaya pada Agustus 2025 mencapai 1,64 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,84 persen.
Sebanyak 80,01 persen penduduk bekerja berada di sektor jasa, sementara 19,79 persen bekerja di sektor manufaktur. Pada saat yang sama, sekitar 948 ribu pekerja atau 60,73 persen bekerja dalam kegiatan formal.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Surabaya bukan semata-mata menciptakan aktivitas bagi anak muda. Tantangannya adalah menghubungkan aktivitas tersebut dengan pasar kerja dan sumber pendapatan yang nyata.
Di sinilah program Rp5 juta per RW perlu keluar dari pola kegiatan yang berhenti pada acara. Jika dana hanya digunakan untuk pelatihan singkat, perlombaan, pertemuan komunitas, atau kegiatan seremonial, manfaatnya mudah berakhir bersamaan dengan kegiatan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
