Zulhas: Pengelolaan lingkungan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengelolaan lingkungan berkelanjutan mampu menghubungkan pembangunan ekonomi dan iklim dengan masyarakat.

"Pengelolaan lingkungan berkelanjutan merupakan jembatan yang menghubungkan pembangunan ekonomi dan masyarakat,” kata Menko Zulkifli di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan pemerintah secara konsisten memperkuat komitmennya dalam menangani dan mencegah krisis iklim.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan mulai dari penyusunan Nationally Determined Contribution (NDC) atau target kontribusi yang ditentukan secara nasional, hingga penyiapan regulasi strategis seperti Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

“Terkait nilai ekonomi karbon kita bisa menyelesaikan sistem registrasi unit karbon atau SRUK, ya, pertama kali di dunia yang diakui oleh seluruh dunia. Didukung oleh peraturan-peraturan menterinya juga sudah selesai,” kata Menko Pangan.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong pembiayaan berbasis iklim dan lingkungan.

Salah satu pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berasal dari lembaga donor Green Climate Fund (GCF) melalui skema Results-Based Payment (RBP) serta dukungan Pemerintah Norwegia melalui skema Results-Based Contribution (RBC).

Indonesia mengukir sejarah sebagai negara pertama di Asia-Pasifik yang berhasil meraih pendanaan RBP dari GCF sebesar 103,78 juta dolar AS atas capaian pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton COze (COz equivalent).

Proyek RBP REDD+ GCF terdiri dari tiga output utama. Output 1 serta 3 telah berjalan sejak tahun 2021, dan berakhir pada tahun 2025.

Sementara itu, Output 2 masih dilaksanakan hingga tahun 2030 untuk penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional, dengan pengampu utama di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH).

“BPDLH merupakan instrumen pembiayaan pembangunan hijau untuk mendukung visi kelestarian lingkungan Indonesia,” ujar Menko Zulhas.

Sebelumnya, 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Provinsi Lampung adalah provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan implementasi program.

Pada tahun 2026, sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan program, sebelum akhirnya dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama penyaluran dana RBP untuk 10 provinsi.

Saat ini, 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, dengan total komitmen Rp761 miliar. Jumlah tersebut mencakup 94,8 persen dari total alokasi untuk provinsi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.