ATI: Penyempurnaan regulasi penting demi jaga investasi jalan tol

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendorong penyempurnaan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pengguna, kepastian investasi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol nasional.

"Pentingnya penyempurnaan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan, kepastian investasi, dan keberlanjutan infrastruktur," kata Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan ATI.

Dia menyampaikan industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.

Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.

"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif," ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Rivan, dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi yang baik, ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri dapat terbangun.

Ia menambahkan forum hari itu merupakan langkah awal yang perlu ditindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala.

"Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," beber Rivan.

ATI mendorong ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha jalan tol, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

"FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.

Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Halley Yudhistira menekankan pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar.

"Dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun," katanya.

Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta.

Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” ujar Yudhistira.

Saat ini, panjang jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 km dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun, oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun FGD itu membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi.

Selain itu, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.