DPRA minta KKP normalisasi muara dangkal pascabencana di Bireuen, Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) segera melakukan normalisasi muara dan alur Sungai Krueng Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh yang dangkal pascabencana hidrometeorologi.

"Kita minta KKP segera melakukan pengerukan dan normalisasi, karena pendangkalan sungai tersebut dikeluhkan para nelayan, saat ini mereka sulit membawa kapal keluar masuk muara," kata Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, di Banda Aceh, Kamis.

Dirinya mengaku telah banyak menerima serta keluhan dari nelayan akibat pendangkalan muara yang telah mengganggu aktivitas nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Peudada.

Menurutnya, muara dan alur sungai yang dangkal membuat kapal nelayan sulit melintas, terutama pada kondisi air surut, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan nelayan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Keluhan para nelayan di TPI Peudada ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Saya berharap KKP segera turun tangan melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur sungai ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, pendangkalan Krueng Peudada tidak terlepas dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 lalu. Material dan sedimentasi yang terbawa arus menyebabkan kondisi alur sungai semakin dangkal.

Dirinya menilai, penanganan persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan infrastruktur sungai, melainkan juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.

“Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi perairan dan akses menuju laut. Kalau kapal mereka tidak bisa keluar masuk dengan aman, tentu penghasilan mereka ikut terganggu. Karena itu, normalisasi Krueng Peudada harus menjadi bagian dari pemulihan sektor perikanan pascabencana,” tegasnya.

Yah Fud juga menyoroti informasi mengenai rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp1,5 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi sektor perikanan.

Diharapkan, anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perikanan di daerah yang terdampak bencana, termasuk persoalan akses nelayan seperti yang terjadi di Peudada.

“Kalau memang tersedia anggaran rehabilitasi sektor perikanan sekitar Rp1,5 triliun. Kita meminta Krueng Peudada ini menjadi salah satu prioritas penanganan rehabilitasi di sektor kelautan dan perikanan di Aceh,” tegas Yah Fud.

Sebelumnya, pada Mei 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei perbaikan muara perikanan yang dangkal pascabencana Aceh, langkah ini dilakukan sebagai respon atas permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Survei ini dilakukan pada 13 pelabuhan, termasuk Peudada Bireuen, diantaranya meliputi muara Lampulo Kota Banda Aceh, Idi Kabupaten Aceh Timur, Lambada Kabupaten Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja Pidie Jaya.

Kemudian, pelabuhan Kuala Peudada Kabupaten Bireuen, Kuala Pusong Kota Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane Aceh Utara, Kuala Anak Laut Aceh Singkil, Kuala Ujung Baroh Aceh Barat, serta Kuala Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.