Budiman Sudjatmiko minta MBG gerakkan ekonomi desa lewat KDKMP

Madiun (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menggerakkan ekonomi desa dengan menyerap produk petani, UMKM, BUMDes masuk ke rantai pasok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut," ujarnya dalam seminar nasional bertajuk Peran KDKMP dan Program MBG dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis.

Seminar itu digelar bersamaan dengan pengukuhan pengurus DPP Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) periode 2026-2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, yang sekaligus menghadirkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara virtual.

Menurut dia, MBG tidak cukup hanya dilihat dari sisi pemenuhan gizi. Program nasional tersebut juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.

Ia mengatakan ada risiko manfaat ekonomi MBG justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar desa jika kebutuhan program tidak dipasok dari potensi lokal.

Karena itu, ia menilai PAPDESI hadir untuk memberikan jawaban. MBG harus dikerjakan oleh masyarakat desa setempat SPPG yang melibatkan PAPDESI sebagai jembatan dengan mengaktifkan suplai bahan mentah untuk MBG.

Budiman mengatakan desa memiliki berbagai potensi komoditas yang bisa dipasok untuk kebutuhan MBG. Namun, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas, jumlah, dan kontinuitas.

Jika rantai pasok MBG mampu mengoptimalkan potensi wilayah setempat, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi, ketahanan pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Ia menargetkan pengembangan klaster ekonomi tersebut dapat menjangkau 50 ribu desa pada tahun 2027. Rantai pasok MBG diharapkan menjadi salah satu penggerak.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun menyiapkan KDKMP untuk terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memenuhi kebutuhan MBG.

KDKMP akan diarahkan untuk mengembangkan komoditas sesuai potensi desa. Produk tersebut kemudian dapat dipasok untuk kebutuhan dapur MBG.

"Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus," kata Bupati Hari.

Hari mengatakan kebutuhan satu SPPG dapat dipenuhi oleh beberapa KDKMP. Pola tersebut memungkinkan koperasi desa mengembangkan komoditas berbeda sesuai potensi masing-masing wilayah.

"Jika kebutuhan belum bisa dipenuhi dari desa sendiri, KDKMP dapat bekerja sama dengan pihak lain," katanya.

Sementara, acara pengukuhan pengurus DPP PAPDESI periode 2026-2031 di Kabupaten Madiun tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa dari 33 provinsi di Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.