Menteri LH dukung kolaborasi perdagangan karbon dengan KDMP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Muhammad Jumhur Hidayat mendukung kolaborasi perdagangan karbon dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, KDMP akan mengelola berbagai kegiatan ekonomi sehingga gerakan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah revolusi kerakyatan di bidang ekonomi, karena revolusi tidak selalu berarti gerakan yang dilakukan dari luar sistem, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja yang mendorong perubahan arah pembangunan masyarakat agar semakin sesuai dengan amanat konstitusi.

"Dalam perdagangan karbon, untuk membangun pasar karbon berintegritas tinggi (high integrity carbon market), hanya dapat terwujud apabila hasil penjualan unit karbon atau benefit sharing benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang menjadi bagian dari wilayah pengelolaan karbon," ujar dia dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan KLH tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Koperasi di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut perlu memiliki badan hukum agar dapat melakukan kegiatan bisnis secara sah. Dalam konteks ini, koperasi dinilai menjadi instrumen yang dapat mewadahi masyarakat.

Jumhur berharap keberadaan instrumen koperasi dapat diikuti dengan proses saling mengisi dan saling mengedukasi hingga tingkat masyarakat bawah. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak hanya memberikan keuntungan kepada spekulan atau kelompok elite, tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

"Nilai ekonomi dari perdagangan karbon di Indonesia sangat besar, bahkan dapat mencapai belasan hingga puluhan ribu triliun rupiah dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor lingkungan hidup dan koperasi sangat penting agar potensi ekonomi tersebut dapat dikelola dan manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.

KLH, lanjut dia, mendukung gerakan tersebut karena sejalan dengan upaya memastikan reorientasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Kolaborasi dengan koperasi diperlukan dalam berbagai isu lingkungan, termasuk persampahan dan perdagangan karbon.

"Saya berharap kolaborasi antara KLH dan Kementerian Koperasi dapat berjalan dengan baik, sekaligus mendukung keberhasilan revolusi ekonomi kerakyatan yang sedang didorong pemerintah," tuturnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.